BPHN Gelar Lokakarya Cetak JFT Penyuluh Hukum Cerdas Hukum Waris

Jakarta - Waris menjadi permasalahan keluarga yang kerap kali terjadi di masyarakat khususnya di Indonesia. Pagi ini Badan Pembinaan Hukum Nasional menggelar lokakarya dengan tema hukum waris yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi tenaga JFT Penyuluh Hukum agar semakin optimal, berwawasan luas, dan pengetahuan hukum dalam memberikan informasi hukum.(22/8)

Dengan menghadirkan akademisi Sri Hidayati, M.Ag, dan tenaga ekspertis dibidang waris yang salah satunya merupakan founder sekaligus konsultan waris H.Syaiful Akib, LC., MA, Konsultan Waris di Unit Konsultasi Waris Masjid Raya Al-Azhar, H. Indra Hermansyah, S.Sos, BPHN juga memberikan wadah kepada JFT Penyuluh hukum untuk dapat mempelajari hukum beserta aplikasi I-Waris yang sudah terintegrasi dengan aplikasi yang dimiliki BPHN melalui Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum yaitu Aplikasi legal smart channel yang dapat diakses masyarakat luas pada website lsc.bphn.go.id

“Penyelesaian sengketa dengan Hukum Islam dilakukan melalui Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan untuk penyelasan sengketa berdasarkan sumber KUHPerdata dan Hukum Adat dilakukan Pengadilan Negeri. Kesalahan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait waris serta kerumitan dalam menetapkan ahli waris yang sah maupun perhitungan bagian-bagiannya, menjadi penyebab sering kalinya penyelesaian konflik waris dilakukan oleh masyarakat melalui jalur pengadilan” ujar Kepala BPHN Prof.Benny dalam sambutannya yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Hukum.

“Harapannya semoga lokakarya ini dapat meningkatkan kompetensi penyuluh hukum agar berdampak manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia” menutup sambutan.

(NR)