Paralegal Sebagai Ujung Tombak

BPHN Kemenkumham memprioritaskan untuk menambah jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terverifikasi dan terakreditasi, termasuk meningkatkan kualitas layanannya. Pemerintah juga memperluas akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Layanan, baik litigasi dan non litigasi diharapkan dapat mempermudah mendapatkan akses keadilan dan semakin mudah memahami hukum. Kepala BPHN Prof R. Benny Riyanto menuturkan, paralegal merupakan ujung tombak yang ikut menggerakkan terbentuknya kelompok-kelompok Kadarkum. Kelompok Kadarkum berusaha menjangkau kebutuhan hukum masyarakat, walaupun diakui masih ada tantangan dalam menjangkau kebutuhan hukum masyarakat lantaran luasnya wilayah dan kesulitan aksesibilitas. Oleh karena itu, kata Prof R. Benny, diperlukan dukungan tenaga-tenaga penyuluh hukum yang saat ini mulai bertambah jumlahnya. “Berbagai upaya yang dilakukan secara paralel dan sinergi ini diharapkan dapat semakin meneguhkan upaya kita bersama membangun masyarakat cerdas hukum,” ucapnya.