Prosedur Perubahan Kepemilikan Sertifikat Rumah Menjadi Atas Nama Bersama Keluarga dalam Proses Perceraian dan Pembagian Harta Gono-gini

Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Rr Yuliawiranti S., SH., CN., MH. Berdasarkan permasalahan hukum yang disampaikan oleh klien, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa: Pasal 35: (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36: (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, mengenai rumah yang menjadi permasalahan yang disampaikan klien, harus diteliti terlebih dahulu, apakah rumah tersebut diperoleh selama perkawinan atau sebelum perkawinan. Karena kalau diperoleh selama perkawinan maka merupakan harta bersama, tetapi jika diperoleh sebelum perkawinan, maka merupakan harta bawaan. 3. Bahwa jika berdasarkan informasi yang disampaikan Klien, sepertinya tanah dan bangunan atau rumah tersebut merupakan harta bersama yang termasuk harta bersama yang berwjud yaitu benda tidak bergerak (Pasal 91 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam) 4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa: Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. 5. Dan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. (Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam). Tetapi sebetulnya mengenai harta bersama ini, belum ada perselisihan karena menurut keterangan Klien, sang Ayah berjanji tidak akan mengusik-usik rumah tersebut, tetapi hanya ketakutan sang Ibu, yang tidak percaya dengan perkataan sang Ayah. 6. Bahwa berdasarkan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa: Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Jadi jika suami-istri tidak membuat perjanjian perkawinan atau pranikah, maka setiap perbuatan hukum (menyewakan, menjual, hingga menjaminkannya) terhadap aset atas nama salah satu pihak harus sepengetahuan atau berdasarkan persetujuan mantan suami/istri hingga ada putusan atau penetapan pengadilan mengenai pembagian harta gono-gini tersebut. 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Klien dan ibu Klien tidak perlu khawatir karena jika Ayah-Ibu Klien sebagai suami-istri tidak membuat perjanjian perkawinan atau pranikah, maka setiap perbuatan hukum (menyewakan, menjual, hingga menjaminkannya) terhadap aset atas nama salah satu pihak harus sepengetahuan atau berdasarkan persetujuan mantan suami/istri hingga ada putusan atau penetapan pengadilan mengenai pembagian harta gono-gini tersebut. 8. Oleh karena itu, sebaiknya Ayah-Ibu Klien, Klien, dan para Saudara Klien bermusyawarah secara kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan dan dibuat secara tertulis bahwa apabila akan dilakukan perbuatan hukum atas harta bersama berupa tanah dan rumah tersebut, harus sepengetahuan dan sepersetujuan semua pihak yaitu Ibu, Ayah, dan anak-anaknya, dan dibuat kesepakatan bahwa harta bersama ini belum dilakukan pembagian karena masih digunakan sebagai rumah untuk kumpul bersama keluarga besar mengingat juga masih ada 2 adik klien yang masih usia sekolah dan tinggal di rumah tersebut.