Akibat Hukum Gugatan Perdata yang Tidak Ditandatangani

Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Drs. Wahyudi, M.Si 1. Surat permohonan gugatan harus ditanda tangani oleh pihak penggugat atau kuasa hukumnya yang telah diberi kuasa khusus untuk menangani perkaranya di persidangan pengadilan (Pasal 118 aya (1) dan Pasal 123 ayat (1) HIR). Surat gugatan yang tidak ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya akan dikembalikan oleh pengadilan karena surat gugatan yang tidak ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya secara yuridis belum sempurna. 2. Tanda tangan penggugat dalam surat gugatan yang diajukan kepada ketua pengadilan merupakan wujud dari pada pertanggungjawaban adanya gugatan yang diajukan penggugat terhadap tergugat. 3. Apabila dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat atau kuasa hukumnya tidak ditandatangani, jika gugatannya telah diproses di pengadilan oleh hakim yang memeriksa dan telah terjadi replik dan duplik, maka kelemahan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan yang sah oleh pihak tergugat bahwa gugatan penggugat tidak sah dan dapat batal demi hukum.