Sengketa Penerapan Aturan Berpakaian dan Dugaan Perlakuan Tidak Profesional Petugas Lapas Kelas IIA Purwokerto terhadap Pengunjung Narapidana

Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya HERU WAHYONO, SH.,MH . Dari penjelasan saudara diatas, dapat kami pahami bahwa kekecewaan ibu atas perlakukan tersebut diatas. Memang telah tentukan bahwa hak-hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu: a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. menyampaikan keluhan; f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k. mendapatkan pembebasan bersyarat; l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun disisilain Petugas Lapas merupakan seseorang yang diberikan tugas dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana di Lapas/Rutan. Petugas tersebut bertanggung jawab untuk pemeliharaan, pembinaan, dan pengendalian seseorang yang telah ditangkap dan sedang menunggu pengadilan ketika dijebloskan maupun yang telah didakwa melakukan tindak kejahatan dan dijatuhi hukuman dalam masa tertentu suatu Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Kesatuan Pengamanan RUTAN mempunyai tugas melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban RUTAN. Salah satu diantaranya adalah petugas pintu utama (P2U), dg tugas sbb: 1. Mencegah dan mengamankan pintu utama dari masuk ataupun keluarnya orang dan barang secara tidak syah. 2. Memeriksa dan menggeledah setiap orang tanpa terkecuali termasuk pejabat, petugas, pengunjung, dan pihak-pihak lain. 3. Memeriksa dan menggeledah setiap barang dan kendaraan yang masuk atau keluar Rumah Tahanan Negara 4. Menerima dan mengeluarkan penghuni berdasarkan surat-surat yang sah, memeriksa secara cermat identitas dan mencatat dalam buku laporan tugas pintu utama. 5. Meneliti dan memeriksa secara cermat identitas tamu, menanyakan keperluannya, serta mencatat dalam buku tamu. 6. Mengamankan senjata api, alat-alat keamanan dan barang inventaris lainnya dalam lingkungan pintu utama serta menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu juga petugas lapas juga terikat dengan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Sehingga para petugas tidak akan sembarangan melakukan tindakan yang tidak profesional. Bila ibu dan anak ibu merasa hak asasinya terhalang, kami sarankan untuk menghadap kepala lapas kelas 2A dimana suami ibu dipenjara, untuk mengadukan/menginformasikan sikap dario petugas lapas yang tidak profesional tersebut, sehingga akan diambil langkah-langkah perbaikan pelayanannya. Demikian yang dapat kami sarankan, semoga bermanfaat, terima kasih.