Sengketa Pembagian Tanah Warisan: Penahanan Sertifikat oleh Ahli Waris, Proses Pemecahan di Notaris yang Tertunda, dan Pembangunan Melebihi Batas Bidang Tanah

DIjawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Ivo Hetty Novita, S.H.,M.H. Berdasarkan apa yang disampaikan melalui online, dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut : Menurut hukum adat Batak yang menganut sistem kekeluargaan yang patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari ayah. Hal ini terlihat dari marga yang dipakai oleh orang Batak yang turun dari marga ayahnya. Dari hal tersebutlah secara otomatis bahwa kedudukan kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi dari kaum wanita. Dalam pembagian warisan orang tua. Yang mendapatkan warisan adalah anak laki – laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan untuk anak laki – laki juga tidak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki – laki yang paling kecil atau dalam bahasa batak nya disebut Siapudan. Dan dia mendapatkan warisan yang khusus. Dia mendapat warisan berupa tanah pusaka, rumah induk atau rumah peninggalan orang tua dan harta lainnya dibagi rata oleh semua anak laki-lakinya. Si anak bungsu tersebut juga tidak boleh meninggalkan kampungnya. Berdasarkan informasi yang diberikan bahwa surat tanah saat ini dipegang oleh adik papa, yang merupakan anak siapudan dari pewaris. Terhadap tanah pusaka, anak siapudan memiliki kekhususan dibandingkan dengan saudara lainnya. Hal tersebut di atas merupakan pembagian warisan berdasarkan hukum adat, khususnya adat batak toba. Subjek dari hukurn waris adalah Pewaris dan Ahli waris, Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan Pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris. Menurut Pasal 832 KUHPerdata/BW yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah: 1. Harta Waris baru terbuka apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata); 2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Para ahli waris yang menurut informasi merupakan saudara kandung maka sebaiknya ditemukan kata sepakat di dalam melakukan pembagian warisan sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan apa yang telah disampaikan bahwa di antara ahli waris telah melakukan diskusi dan setuju melakukan pengukuran tanah yang ditandatangani oleh para ahli waris dan disaksikan oleh beberapa saksi termasuk kepala lingkungan. Kesepakatan di atas kertas bermeterai dan ditanda tangani tersebut merupakan kesepakatan bersama dan memiliki kekuatan mengikat di antara para pihak. Mengingat obyek warisannya adalah sebidang tanah maka harus dipenuhi ketentuan tentang pendaftaran tanah terhadap tanah waris. Peralihan hak atas tanah waris harus disertai dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris. Hal ini diatur berdasarkan Pasal 42 ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah) yang berbunyi, “Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut.” Menurut surat Mahkamah Agung (MA) RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991 yang menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta menyatakan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk Warga Negara Indonesia itu: 1. Golongan Keturunan Eropa (Barat) dibuat oleh Notaris. 2. Golongan penduduk asli dibuatkan Surat Keterangan oleh Ahli Waris yang disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat. 3. Golongan keturunan Tionghoa oleh Notaris. 4. Golongan Timur Asing bukan Tionghoa oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Berdasarkan informasi yang disampaikan, maka kesepakatan yang dituangkan di atas kertas bermeterai tersebut dapat digunakan sebagai surat keterangan oleh ahli waris yang disaksikan oleh lurah/desa dan diketahui oleh camat. Akan tetapi, bila tetap ingin membuat penetapan ahli waris, maka pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama) yang mengeluarkannya. Penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat Pengadilan Negeri, sesuai dengan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Terkait bangunan abangnya yang dianggap telah melewati batas tanah yang telah disepakati, sebaiknya jangan dilakukan tindakan dahulu sebelum ada penetapan yang sah secara hukum, karena akan berpotensi dilaporan atas pidana perusakan barang (Pasal 406 KUHP). Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(“KUHP”) berbunyi, sebagai berikut: (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan pemecahan tanah warisan sebagaimana telah disepakati. Apabila setelah dilakukan pembagian, barulah masalah bangunan yang melebihi batas dibicarakan baik-baik dengan mengutamakan solusi yang bersifat kekeluargaan. Kalau tindakan merobohkan dirasa sangat merugikan maka dapat diambil tindakan berupa pembayaran selisih tanah yang terpakai atau jalan keluar lainnya secara kekeluargaan Apabila salah satu ahli waris tidak sepakat dengan ahli waris lainnya dengan cara sengaja memperlambat pembagian tanah, maka ahli waris lainnya dapat mengingatkan kembali kesepakatan yang telah ditanda tangani. Bila ada diantara ahli waris tetap tidak dapat melaksanakan kesepakatan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri untuk dilakukan pembagian warisan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.