Penyalahgunaan Data Pribadi untuk Pinjaman Online dan Batas Waktu Penagihan Utang

Dijawab oleh: Teguh Ariyadi, S.Sos., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih kepada Klien Ana Rosdiana atas pertanyaannya. Mencermati pertanyaan Klien, dapat disimpulkan bahwa Klien telah menjadi korban penyalahgunaan data. Data Klien telah disalahgunakan oleh pelaku untuk melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Klien. Di sisi lain, Klien diminta bertanggung jawab membayar pinjaman online tersebut. Secara hukum, masalah transaksi elektronik di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini tidak mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi. Meski demikian, didalamnya terdapat aturan yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan: “(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. (2)Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.” Berdasarkan aturan tersebut, maka penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Penggunaan data pribadi tanpa izin dapat dilaporkan. Dalam kasus ini yang mana Klien dirugikan karena penggunaan data pribadi tanpa izin, Klien dapat mengadukannya kepada Menteri. Mekanisme pengaduan sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Menurut Pasal 31 huruf b, pengaduan disampaikan secara tertulis memuat: 1. nama dan alamat pengadu; 2. alasan atau dasar pengaduan; 3. permintaan penyelesaian masalah yang diadukan; dan 4. tempat pengaduan, waktu penyampaian pengaduan, dan tanda tangan pengadu. Perlu dipahami pula, bahwa bahwa pengaduan harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung seperti tangkapan layer. Pengaturan bukti pendukung ini ditegaskan dalam Pasal 31huruf c yang menyatakan : “Pengaduan harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.” Masalah kewajiban pembayaran, secara hukum, Klien tidak punya kewajiban membayar tagihan tersebut karena kedudukan Klien adalah sebagai korban. Di sisi lain, Klien justru dapat melaporkan perusahaan pinjaman online tersebut ke polisi. Dasar hukum pelaporannya adalah Pasal 42 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan : “Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang- Undang ini.” Penjelasan ini sekaligus juga menjawab pertanyaan Klien tentang batas waktu pembayaran pinjaman online. Oleh karena Klien adalah korban, maka Klien tidak perlu membayar apapun ke perusahaan pinjaman online tersebut. Dengan demikian, Klien tidak perlu lagi memikirkan batas waktu pembayaran tersebut. Demikian penjelasan yang dapat disampaikan. Semoga penjelasan ini dapat membantu Klien menyelesaikan masalah tagihan online yang Klien hadapi. Disclaimer : Ini adalah pendapat hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan/penetapan pengadilan. Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.