Kewenangan Satpol PP dalam Penyitaan Surat Izin Usaha Hotel

Dijawab oleh: Safril Nurhalimi, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Sebelumnya kami mengucapkan Terima Kasih Atas Pertanyaan Sdr. JOHAN dari RIAU terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anda kepada tim konsultan hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN secara on line. Terkait dengan permasalahan/pertanyaan hukum yang anda tanyakan kepada kami, maka saya akan memberikan pandangan hukum atas permasalahan yang anda hadapi dari sisi hukum dan maupun peraturan lain yang terkait berdasarkan informasi dan kronologis kejadian peristiwanya yang telah kami terima dari anda. Adapun Wewenang Satpol PP  Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.  Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sebagai Penegakan Peraturan Daerah, maka dapat melakukan tindakan diantaranya: 1. Penyelidikan Sesuai Pasal 149 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan. 2. Penyitaan Dasar hukum penyitaan adalah undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS dan tata cara diatur dalam KUHAP. Dengan mekanisme sebagai berikut; 1. Surat permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri dibuat oleh PPNS dan disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan kepada Penyidik Polri. 2. Dalam hal PPNS memerlukan bantuan Penyidik Polri untuk melakukan penyitaan, maka PPNS meminta bantuan penyitaan kepada Penyidik Polri ; 3. Penandatanganan Surat Perintah Penyitaan diatur sebagai berikut: a. Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja seorang penyidik (PPNS) maka penandatanganan Surat Perintah penyitaan dilakukan oleh atasan anggota Polisi Pamong Praja selaku penyidik b. Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS) maka penandatanganan Surat Penyitaan dilakukan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang PPNS dengan diketahui oleh atasannya. 4. Sehubungan dengan pelaksanaan penyitaan tersebut PPNS memberikan tanda penerimaan benda, selain kepada orang dari mana benda itu disita untuk dijadikan barang bukti atau dikembalikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri  Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 15 Tahun 2000 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Pasal 1  Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 3 PPNS mempunyai tugas melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3 PPNS mempunyai wewenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindakan Pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan surat; e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka; f. memanggil sesorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 7 PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib: a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, me nerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah; b. menyerahkan berkas perkara hasil -penyidik annya kepada penuntut umum melalui penyidik; c. Membuat berita acara setiap tindakan; UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dinyatakan Satuan Polisi pamong Praja dapat Melakukan tindakan penyidikan terhadap masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada hal ini juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Satpol PP mempunyai Tugas dan Fungsi yang terdiri dari : Tugas Satpol PP : “Menegakkan Perda dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat . PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas operasional penyidik maka;  Petugas harus dilengkapi Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah  Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas / dilengkapi Surat Perintah Penyidikan/surat perintah penyitaan, jika anggota Polisi Pamong Praja seorang penyidik (PPNS) maka penandatanganan Surat Perintah penyitaan dilakukan oleh atasan anggota Polisi Pamong Praja selaku penyidik tapi jika anggota Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS) maka penandatanganan Surat Penyitaan dilakukan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang PPNS dengan diketahui oleh atasannya.  Dalam pelaksanaan penyitaan tersebut PPNS memberikan tanda penerimaan benda, selain kepada orang dari mana benda itu disita untuk dijadikan barang bukti atau dikembalikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri  Satpol PP harus mengantongi izin dari Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penyitaan, dalam keadaan tersebut tentu penyitaan dapat dilakukan jika keadaan perlu dan mendesak dilakukan penyitaan tersebut. berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Satpol PP dapat melakukan penyitaan tapi dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih Dasar hukum:  Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 15 Tahun 2000 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer - Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum, yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. - Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.