Status Kredit Kendaraan Menunggak 12 Bulan dan Kemungkinan Pelunasan atau Penarikan oleh Leasing Setelah Write-Off

Dijawab oleh: Safril Nurhalimi, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Sebelumnya kami mengucapkan Terima Kasih Atas Pertanyaan Sdr. DHMY dari DI. ACEH terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anda kepada tim konsultan hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN secara on line. Terkait dengan permasalahan/pertanyaan hukum yang anda tanyakan kepada kami, maka saya akan memberikan pandangan hukum atas permasalahan yang anda hadapi dari sisi hukum dan maupun peraturan lain yang terkait berdasarkan informasi dan kronologis kejadian peristiwanya yang telah kami terima dari anda. Kredit macet merupakan penyebab utama mobil konsumen ditarik kembali oleh perusahaan  leasing mobil . Dalam hal ini, kredit macet terjadi apabila konsumen mengalami masalah keuangan yang membuat mereka kesulitan untuk mencicil hutang kepada perusahaan leasing sesuai waktu yang telah disepakati. Apalagi di masa pandemi banyak orang yang sudah mengambil kendaraan via leasing, tetapi harus menghadapi kenyataan pahit mungkin mereka di-PHK sehingga tak mampu lagi melunasi sisa cicilan yang ada. Saat memilih untuk mengajukan pembelian kendaraan dengan cara kredit, tentunya ada perjanjian dengan pihak lembaga pembiayaan. Salah satunya jika menunggak cicilan dalam batas waktu tertentu, nantinya kendaraan bisa ditarik atau disita. Biasanya saat sudah jatuh tempo, pihak lembaga pembiayaan akan mengerahkan tim untuk melakukan pengambilan kendaraan. Jika anda melakukan tunggakan cicilan maka perusahaan leasing akan menginformasikan kepada konsumen bahwa mereka gagal membayar cicilan sesuai waktu yang disepakati. Pemberitahuan ini diberikan dalam bentuk surat peringatan pertama yang dikirimkan kepada konsumen biasanya dalam waktu tujuh hari setelah terlambat membayar cicilan. Apabila setelah tujuh sampai empat belas hari konsumen tetap tidak membayar cicilan, perusahaan leasing akan mengirimkan surat peringatan kedua. Surat peringatan ketiga pun akan diberikan kepada konsumen bila konsumen tetap tidak dapat membayar cicilan setelah tujuh hari pemberian surat peringatan kedua. Perlu diketahui bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh perusahaan leasing dan konsumen yang melakukan kredit. Dengan adanya peraturan/UU terkait dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda, yang mana registrasi hal kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Perjanjian Leasing sebagai perjanjian pokok biasanya diikuti dengan perjanjian assecoir atau perjanjian tambahan yang berfungsi sebagai jaminan atas objek leasing. Fungsi dari jaminan ini ialah agar posisi Perusahaan Leasing sebagai kreditur menjadi lebih aman seandainya Costumer ingkar janji. Perjanjian jaminan yang digunakan untuk kendaraan bermotor ialah perjanjian jaminan fidusia. Jaminan fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Pihak Customer akan bertindak sebagai Pemberi Fidusia dan pihak Perusahaan Leasing akan bertindak sebagai Penerima Fidusia. Berdasarkan undang-undang, jaminan ini diatur dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.” Pasal tersebut menunjukkan bahwa objek jaminan fidusia akan tetap menjadi milik pemberi fidusia sebagaimana konsumen menguasai mobil tersebut sesuai waktu cicilan. Sebelum adanya UU fidusia, biasanya pihak leasing  akan menunggu sampai dengan 3 kali cicilan terlambat, artinya 90 hari, dan juga Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang melarang perusahaan- perusahaan leasing yang ingin menarik motor yang mereka berikan cicilan terhadap pelanggannya secara paksa.  Peristiwa ini masuk dalam kategori Wanprestasi yang merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhi atau kelalaian atau ingkar janji oleh seorang debitur. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Syarat Penarikan Paksa Kendaraan Leasing Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dimana bahwa ada syarat penarikan paksa kendaraan leasing yang dilakukan oleh perusahaan leasing dimana harus mencantumkan beberapa hal berikut pada saat penarikan: 1. Surat peringatan /SP sebelum dilakukan penarikan kendaraan bermotor secara paksa maka Perusahaan leasing wajib untuk memberikan surat peringatan pada debitur paling sedikit 2 kali. 2. Sertifikat fidusia Syarat penarikan paksa kendaraan leasing yang selanjutnya adalah adanya sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat fidusia bagi kreditur tersebut akan berguna sebagai landasan atau kekuatan hukum ketika akan melakukan penarikan jaminan fidusia. Hal ini dilakukan ketika debitur tidak bisa memenuhi janjinya untuk melunasi hutang. 3. Surat tugas penarikan pegawai yang diberikan tugas untuk melakukan penarikan jaminan fidusia wajib untuk membawa surat tugas penarikan sebagai syarat penarikan paksa kendaraan leasing. Sehingga tidak semua orang atau sembarangan orang bisa secara semena- mena melakukan penarikan tanpa adanya surat tugas tersebut. 4. Kartu sertifikat profesi Ketika melakukan proses penarikan, seorang pegawai harus memiliki sertifikat profesi dalam bidang penagihan. Sertifikat tersebut didapatkan dari lembaga yang memang ditunjuk asosiasi. Berikut cara tebus mobil yang ditarik leasing yang bisa kamu lakukan:  Cara pertama untuk mengambil mobil yang ditarik leasing adalah dengan mendatangi perusahaan leasing dengan tujuan mendiskusikan keringanan untuk konsumen agar bisa segera melunasi hutangnya.  Cara kedua, yaitu meminta keringanan waktu dengan jaminan. Dalam artian, kamu bisa meminta keringanan dengan mengajukan jaminan. Misalnya, melunasi denda keterlambatan atau mengirimkan dokumen penting sebagai jaminan. Namun jika ada perbuatan semena-mena dengan cara menarik secara paksa kendaraan anda tanpa melaluiprosedur penarikan kendaraan cicilan yang telah dijelaskan diatas, maka solusi yang bisa ditempuh yaitu melaporkan polisi apabila anda merasa dirugikan atau merasa pihak leasing bertindak semena-mena. Pasalnya, melalui putusan MK yang menegaskan bahwa leasing tidak boleh menarik kendaraan tanpa ada putusan resmi dari pengadilan. Oleh sebab itu, segera melapor ke kepolisian terdekat. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih Dasar hukum:  KUHPerdata  UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer - Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum, yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. - Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.