Konsultasi Proses Hukum Penggelapan Mobil Carry yang Digadaikan oleh Penyewa dan Pihak Terkait (Ancaman Pidana, Status Saksi/Tersangka, dan Lama Penyidikan)

Dijawab oleh: Teguh Ariyadi, S.Sos., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih kepada Klien Epa atas pertanyaannya. Menurut keterangan Klien, rekan Klien telah menggadaikan mobil kantor untuk kepentingan pribadi dan uang hasil gadai tersebut tidak diserahkan ke kantor. Hal ini memang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Perbuatan ini dapat dikatagorikan dalam tindak pidana penggelapan. Dikatagorikan penggelapan karena telah berbuat melawan hukum dengan menggadaikan barang yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Hal ini diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disingkat KUHP, yang menyatakan : “ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Berdasarkan aturan hukum tersebut, penggelapan adalah perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana karena menggunakan barang yang bukan yang sepenuhnya menjadi miliknya. Menjawab pertanyaan Klien tentang sanksi pidana, berdasarkan aturan tersebut pula, sanksi pidana penggelapan adalah pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Tentang upaya pelaporan tindak pidana penggelapan oleh suami (N), hal ini dapat dilakukan. Suami (N) dapat melakukan pelaporan kepada penyelidik, dalam hal ini pihak kepolisian, jika diduga telah terjadi tindak pidana. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUHAP, yang menyatakan: “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.” Terkait kemungkinan I diproses secara hukum, hal itu tergantung pada hasil penyelidikan. Perlu dipahami bahwa penyidikan adalah upaya mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Ini didasarkan pada Pasal 1 angka 5 KUHAP yang menyatakan : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Jika hasil penyelidikan menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana, maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan, I akan diperiksa oleh penyidik dan mungkin dapat ditahan. Sebaliknya, jika hasil penyelidikan menunjukkan tidak terjadi tindak pidana, maka I dapat dibebaskan. Jadi untuk diproses lebih lanjut tergantung pada hasil penyelidikan. Demikian dapat kami jelaskan terkait kasus hukum penggelapan yang Klien tanyakan. Semoga bermanfaat sebagai masukan bagi Klien untuk mengambil tindakan hukum lebih lanjut. Disclaimer : Ini adalah pendapat hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan/penetapan pengadilan. Dasar Hukum: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.