Status Kelayakan Calon Kepala Desa yang Pernah Dijatuhi Hukuman Pelanggaran Pilkada namun Tidak Menjalani Hukuman dan Masa Kedaluwarsanya

Dijawab oleh: Nurhayati, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaan Saudara Helpin kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang daluarsa menjalankan hukuman pidana atas pelanggaran pilkada. Terkait hal ini, perlu kami sampaikan bahwa Jaksa selain berwenang melakukan penuntutan juga berwenang melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP. Dalam ketentuan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (“KUHP”) dikenal “daluarsa” yang merupakan salah satu alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan hukuman. KUHP mengenal adanya dua macam daluarsa yaitu daluarsa untuk menuntut dan daluarsa untuk menjalankan hukuman pidana. Wewenang untuk mengajukan penuntutan dan eksekusi hukuman pidana dilakukan oleh Jaksa sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7 KUHAP. Di dalam Pasal 78 KUHP disebutkan kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa: 1. Mengenai semua pelanggararan dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, jangka waktu daluwarsa 1 (satu) tahun; 2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, jangka waktu daluwarsanya 6 (enam) tahun; 3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, jangka waktu daluwarsanya 12 (dua belas) tahun; 4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, jangka waktu daluwarsanya 18 (delapan belas) tahun; 5. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 (delapan belas) tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga. Ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 78 KUHP diatas dapat disimpulkan bahwa hapusnya penuntutan atas suatu tindak pidana, baik jenis kejahatan maupun pelanggaran, disebabkan lewat tenggang daluwarsa penuntutan yang ditetapkan dalam pasal diatas. Sedangkan wewenang Jaksa untuk mengeksekusi seseorang berdasarkan putusan pidana dapat dihapus karena daluwarsa (Pasal 84 ayat 1 KUHP). Pasal 84 KUHP mengatur daluarsa terhadap hak untuk menjalankan pidana. Waktu hak daluarsa untuk menjalankan pidana ini lebih lama daripada waktu untuk melakukan penuntutan. Karena kesalahan orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sudah terbukti. Dasar pemikiran yang dibuat oleh para perumus Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam daluarsa pemidanaan adalah sama dengan daluarsa penuntutan, yaitu perlunya suatu kepastian batasan pertanggungjawaban pidana seseorang menjadi gugur. Asas yang berbeda dalam hal ini adalah berkaitan dengan lamanya tempo daluarsa. Asas yang berlaku disini adalah bahwa lamanya perhitungan daluarsa tidak boleh lebih singkat daripada lamanya ancaman pidana maksimal dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana terhadap tindak pidana yang dialanggar. Berikut bunyi Pasal 84 KUHP: (1) Hak menjalankan pidana hapus karena daluwarsa. (2) Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana pecetakan (3) lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga. (4) Bagaimanapun juga, tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. (5) Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluwarsa Pasal 84 ayat (2) diatas merumuskan Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya 2 (dua) tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 (lima) tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga. Jadi berdasarkan rumusan pasal ini, daluarsa pemidanaan tetap merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun berdasarkan Pasal 85 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tenggang daluwarsa mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan. Dengan demikian untuk permasalahan hukum yang anda sampaikan, daluarsa untuk menjalani pidana dalam tindak pidana pelanggaran dalam pilkada adalah 2 tahun. Demikian penjelasan tentang permasalahan hukum saudara, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum: 1. KUitab Undang-undang Hukum Pidana 2. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.