Kedudukan Ayah Tiri terhadap Warisan Mobil Bawaan Ibu yang Masih Kredit dan Diklaim Asuransi Jiwa

Dijawab oleh: Nurhayati, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaan Saudara Taufan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional perihal warisan.Oleh karena anda beragama Islam, kami menjelaskan sesuai dengan ketentian dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebelumnya perlu kami sampaikan definisi ahli waris dan pembagiannya menurut Pasal 171 huruf c KHI menyebutkan bahwa : “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” Selanjutnya di Pasal 174 KHI menyebutkan bahwa : (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a.    Menurut hubungan darah: 1.    golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki- laki, paman dan kakek 2.    golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek b.    Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.  (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dari keterangan yang anda sampaikan bahwa (almarhum) ibu anda membeli mobil tersebut sebelum menikah dengan ayah tiri anda. Artinya bahwa mobil tersebut merupakan harta bawaan dari (alm) ibu anda . Terkait hal ini Pasal 35 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perubahannya menyebutkan bahwa harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi: 1. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi “harta bersama”; dan 2. Harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau warisan. Harta pribadi sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berdasarkan hal tersebut, apabila tidak ada perjanjian lain antara (alm) ibu anda dengan ayah tiri anda, maka mobil tersebut adalah milik/dibawah penguasaan ibu anda (harta bawaan) bukan harta bersama. Terkait harta bersama dapat dilihat ketentuan Pasal 85 – Pasal 97 KHI, menyebutkan bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas: 1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan; 2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan; 3. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri; 4. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan; 5. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. Kemudian di Pasal 96 ayat (1) KHI ditegaskan bahwa :  “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.”  Selanjutnya berdasarkan Pasal 171 huruf e KHI secara jelas menyatakan bahwa, harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Dengan demikian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, harta bawaan suami/istri termasuk dalam harta warisan. Harta bawaan ditambah bagian harta bersama dari pewaris seluruhnya akan menjadi harta warisan yang akan beralih pada janda/duda sebagai salah satu ahli warisnya, setelah dikurangi hal-hal yang membebani harta tersebut. Dengan demikian ayah tiri anda yang merupakan suami dari (alm) ibu anda (lihat Pasal 174 KHI) merupakan salah satu ahli waris sehingga memiliki hak waris yang ditinggalkan pewaris selama tidak terhalang sebagai ahli waris termasuk didalamnya adalah harta bawaan (alm) ibu anda (pewaris). Demikian penjelasan tentang permasalahan hukum anda, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya; 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.