Pemaksaan hubungan seksual dan pemerasan dengan ancaman penyebaran konten intim oleh tetangga serta kekhawatiran konsekuensi hukum terkait aborsi

Dijawab oleh: Leny Ferina, S.H. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Terima Kasih, kami akan mencoba menjawab pertanyaan saudara: 1). Pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan"). Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diberikan HANYA dalam 2 kondisi berikut: a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. (lihat Pasal 75 ayat [2] UU Kesehatan)   Namun, tindakan aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan itu pun HANYA DAPAT dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang (lihat Pasal 75 ayat [3] UU Kesehatan).   Selain itu, aborsi hanya dapat dilakukan: a)     sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; b)     oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; c)     dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; d)     dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan e)     penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. (lihat Pasal 76 UU Kesehatan)   Jadi, praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas merupakan aborsi ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang berbunyi;   "setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar." Pasal 194 UU Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Selain itu, sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Ketentuannya antara lain sebagai berikut: Pasal 346 Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 347 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 348 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 2).Apabila benar pacar anda mengancam sebar video pornografi termasuk ke dalam salah satu bentuk kekerasan berbasis cyber, sebagaimana yang diterangkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (“Komnas Perempuan”) dalam Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2018 Kekerasan terhadap perempuan berbasis cyber dibagi kedalam beberapa jenis: 1. Cyber harassment, yaitu penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu, mengancam, atau menakut-nakuti korban; dan 2. Revenge porn, yaitu bentuk khusus ‘malicious distribution’ (penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan terlepas dari kebenarannya) atas dasar balas dendam Berdasarkan penjelasan tersebut, perbuatan pacar mengaancam sebar video porno dapat dikategorikan sebagai kekerasan siber terhadap perempuan dalam bentuk cyber harassment dan revenge porn. Merujuk pada UU Pornografi, yang dikategorikan sebagai pornografi adalah adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Perbuatan pacar anda yang merekam video seks diam-diam merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: 1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 2. kekerasan seksual; 3. masturbasi atau onani; 4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 5. alat kelamin; atau 6. pornografi anak. Merujuk pada artikel Sanksi bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi, persetujuan (consent) merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan ada tidaknya pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang melarang produksi dan pembuatan pornografi yang secara eksplisit memuat, di antaranya, persenggamaan dan ketelanjangan. Sehingga, terhadap pacar Anda yang mengancam akan menyebarkan photo dan video telanjang tanpa persetujuan Anda, ia dapat dijerat dengan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 UU Pornografi karena telah menyebarluaskan photo dan video pornografi, dan diancam pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun dan/atau pidana denda minimal Rp250 juta dan maksimal Rp6 miliar. Tidak hanya dapat dijerat UU Pornografi, dikarenakan penyebaran video porno dilakukan melalui internet, maka pelaku juga dapat dijerat Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016 dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar, yang selengkapnya mengatur: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Selanjutnya, tindakan pacar anda yang mengancam lewat chat dapat dikategorikan sebagai cyber harassment yang telah kami jelaskan sebelumnya, dan pacar anda dapat dijerat Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU 19/2016: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Disclaimer: Jawaban Konsultasi Hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan Dasar hukum : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 4. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.