Kedudukan Surat Pernyataan Bersama di Hadapan Notaris dalam Penentuan Ahli Waris WNA Australia yang Menikah Adat Bali di Indonesia

Dijawab oleh: Safril Nurhalimi, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Sebelumnya kami mengucapkan Terima Kasih Atas Pertanyaan Sdr. I Wayan Budiarta dari BALI terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anda kepada tim konsultan hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN secara on line. Terkait dengan permasalahan/pertanyaan hukum yang anda tanyakan kepada kami, maka saya akan memberikan pandangan hukum atas permasalahan yang anda hadapi dari sisi hukum dan maupun peraturan lain yang terkait berdasarkan informasi dan kronologis kejadian peristiwanya yang telah kami terima dari anda. Konsep perkawinan campuran di Indonesia yang dimaksud adalah perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang mempunyai agama yang sama tetapi berbeda kewarganegaraan, sebagaiman ketentuan Pasal 57 UU Perkawinan yang menentukan, bahwa”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”Perkawinan campuran memang dibolehkan asalkan pasangan tersebut seagama walaupun berbeda kewarganegaraan mengacu pada Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan- nya”. Pasal 57 UU Perkawinan tersebut dalam pengertiannya, terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam perkawinan campuran yakni : 1. Terjadinya ikatan perkawinan seorang pria dan wanita, unsur ini telah menunjuk asas monogami di dalam perkawinan; 2. Orang Indonesia tunduk terhadap hukum yang berlainan, unsur ini adalah merupakan perbedaan aturan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita; 3. Terjadi akibat berbedanya kewarganegaraan, unsur ini mengartikan tidak hanya perbedaan warga negara asing secara keseluruhan; 4. Salah satunya adalah warga negara Indonesia. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu: 1. Sebagai ahli waris menurut Undang-undang. 2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament). Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut Undang-undang atau “ab intestato” dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “testamentair”. Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat testamen, maka dalam Undang- undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut: 1. Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, masing – masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya (pasal 852 BW). 2. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang- kurangnya mendapat seperempat dari warisan (pasal 854 BW). 3. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah (pasal 853 BW). Menurut hukum, ahli waris berhak mendapatkan bagian (porsi) dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Bagi yang beragama Islam, pembagiannya didasarkan pada hukum Islam; dan bagi mereka yang beragama selain Islam dibagi berdasarkan KUH Perdata. Bagi yang masih tunduk pada hukum adat, berlaku pula pembagian menurut hukum adat mereka. Artinya, sistem hukum yang berlaku dalam pembagian warisan di Indonesia tidak tunggal. Dalam pembagian waris yang menjadi ahli waris ialah orang-orang yang memiliki hubungan darah atau sebagai hubungan suami isteri. Aset yang dapat diwariskan tidak hanya harta peninggalan tapi juga hutang. Berdasarkan Kompilasi Hukum islam (KHI), pewaris ialah seseorang yang meninggal beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan juga harta peninggalan. Pewaris dan ahli waris yang beragama Islam tunduk pada KHI. Sebaliknya, jika ahli waris ingin menggunakan hukum perdata, seluruh ahli waris  harus setuju. Dalam hukum perdata (KUH Perdata), ahli waris dibagi ke dalam empat golongan, yaitu:  Golongan I (Suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya);  Golongan II (Orang tua dan saudara kandung pewaris);  Golongan III (Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris);  Golongan IV  (Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris). Hal pertama yang harus dilakukan ahli waris ialah membuat surat keterangan waris ke notaris, lalu mengecek terlebih dahulu apakah pewaris meninggalkan wasiat atau tidak. Ada tidaknya wasiat berpengaruh pada besaran waris yang akan dibagi kepada para ahli waris (legitime portie). Pengecekan surat wasiat pun memiliki syarat yang mengharuskan pewaris atau pembuat wasiat sudah meninggal ditandai adanya surat keterangan kematian atau akta kutipan kematian yang dapat dikeluarkan oleh kelurahan; adanya identitas yang meninggal; dan adanya surat permohonan pengecekan dari ahli warisnya. Di Indonesia, dikenal wasiat sebagai amanat yang berkaitan dengan pembagian warisan. Wasiat dibagi menjadi empat. Pertama, wasiat umum, yakni wasiat yang dibuat oleh notaris yang sering digunakan pada umumnya. Kedua, wasiat olografis. Wasiat ini sebelumnya telah ditulis tangan oleh si pembuat wasiat di selembar kertas, kemudian datang ke notaris meminta dicatatkan kembali dalam bentuk wasiat, kemudian notaris membuat akta penyimpanan atas wasiat tersebut dan disaksikan oleh dua orang saksi. Ketiga, wasiat rahasia adalah wasiat yang diberikan kepada notaris dalam bentuk tertutup sehingga notaris pun tidak dapat mengetahui isi wasiat. Notaris hanya membuatkan berita acaranya setelah menerima wasiat dalam bentuk amplop tertutup dan tersegel, disaksikan empat orang saksi. Keempat, wasiat darurat, yaitu wasiat yang dibuat ketika ada keadaan darurat seperti peperangan atau penyebaran wabah penyakit mematikan. Setelah wasiat dibuat, hal yang perlu diperhatikan ialah memastikan notaris telah mendaftarkan wasiat tersebut ke Ditjen AHU Kementrian Hukum dan HAM untuk memenuhi persyaratan publikasi. Jika tidak, wasiat tersebut tidak terdaftar dan tidak dapat diketahui bahwa seseorang telah membuat wasiat atau tidak sama sekali. Patut dicatat bahwa WNA dapat membuat wasiat di Indonesia sepanjang aset yang dimuat di dalam warisan berada di Indonesia. Sebaliknya, jika asetnya terletak di negara lain, maka wasiat harus dibuat berdasarkan sistem hukum di negara aset berada.  Mengurus Surat Ahli Waris Di Notaris. Anda bisa membuat surat ahli waris tak hanya di BHP, tapi juga di Notaris. Proses pembuatan surat ahli waris ini terutama berlaku untuk golongan keturunan Eropa (Barat) dan golongan keturunan Tionghoa. akta notaris terkait dengan pewarisan juga dapat berarti:  Akta wasiat, sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Pasal 16 huruf h), atau  Akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan, sesuai dengan Bab XVII KUHPerdata tentang Pemisahan Harta Peninggalan. Akta waris atau surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Notaris juga merupakan alat bukti sempurna dalam kepengurusan harta peninggalan atau waris. Sebab, proses pembuatan akta otentik ini dilakukan berdasarkan UU Jabatan Notaris Jadi, penetapan ahli waris baik yang dikeluarkan oleh pengadlan (Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri) atau akta waris yang dibuat oleh notaris diakui secara hukum. Sehingga, dalam hal ahli waris telah memiliki akta waris yang dibuat oleh notaris, maka yang bersangkutan tidak perlu lagi meminta penetapan ahli waris dari pengadilan Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih Dasar hukum/Referensi:  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  undang-undang nomor 2 tahun 2004 perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer - Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum, yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. - Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.