Kewenangan Istri Menuntut Bank atas Transaksi Transfer Suami yang Telah Meninggal

Dijawab oleh: Iva Shofiya, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaannya, terkait pertanyaan anda dapat kami jelaskan sebagai berikut : Dalam hal kesalahan transfer terjadi karena tindakan bank pengirim, maka Pasal 56 ayat (1) UU No 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana mengatur mekanisme penyelesaiannya. Ditegaskan bahwa kesalahan transfer jika dilakukan oleh bank pengirim, maka bank tersebut harus segera melakukan perbaikan dengan melakukan pembatalan atau perubahan dalam proses transaksi. Sementara apabila kesalahan dilakukan oleh bank penerima, maka Pasal 57 ayat (1) pada intinya mengatur bahwa dalam hal bank penerima melakukan kekeliruan pengaksepan perintah transfer sehingga pengaksepan dilakukan untuk kepentingan penerima yang tidak berhak, bank wajib melakukan koreksi atas kekeliruan pengaksepan dan melakukan tindakan pengaksepan untuk kepentingan penerima yang berhak. Selain itu, UU 3/2011 juga menegaskan bahwa konsekuensi hukum karena kerlambatan pihak bank melakukan perbaikan atas kekeliruan yang dilakukan dalam proses transfer dana, maka bank wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada penerima yang berhak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apabila kesalahan transfer disebabkan oleh bank, maka bank wajib segera melakukan tindakan pembatalan, perubahan, atau koreksi terhadap transaksi perbankan tersebut. Keterlambatan bank melakukan langkah tersebut berakibat pada sanksi hukum bagi bank. Apabila kesalahan transfer dilakukan nasabah, salah satu ketentuan penting yang patut diketahui adalah secara hukum, nasabah atau pengirim dana memiliki hak untuk melakukan pembatalan terhadap transfer dana yang telah dilakukan. Dengan catatan bahwa tindakan pembatalan tersebut harus dilakukan melalui penetapan atau putusan pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No 3/2011. Namun, untuk diketahui pula bahwa apabila transaksi transfer dana dibatalkan oleh pihak pengirim, maka pihak bank penerima dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang timbul akibat pembatalan perintah transfer tersebut. Dalam hal terjadi pembatalan perintah transfer dana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan, bank penerima wajib menahan atau menarik kembali dana hasil transfer sepanjang masih terdapat dana dalam rekening penerima atau dana tersebut belum dibayarkan secara tunai kepada penerima. Dana yang ditahan atau ditarik kembali oleh bank penerima kemudian dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan penetapan atau putusan pengadilan tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU No 3/2011. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diketahui bahwa terhadap kejadian salah transfer akibat kesalahan nasabah atau pengirim, maka langkah pertama yang dapat dilakukan nasabah adalah segera menghubungi pihak bank untuk melakukan pembatalan transaksi. Kemudian, langkah penting yang harus dilakukan oleh nasabah untuk mengembalikan dana tersebut adalah memperoleh penetapan pengadilan. Produk pengadilan tersebut yang dijadikan nasabah mengajukan pengembalian dana kepada bank. Penetapan pengadilan tersebut sebagai dasar bagi bank untuk melakukan pendebetan sepihak terhadap dana salah transfer di rekening penerima dan menyerahkannya kepada yang berhak. Dengan catatan hal tersebut dapat dilakukan sepanjang masih terdapat dana dalam rekening penerima atau dana tersebut belum dibayarkan secara tunai kepada penerima. Namun, apabila dana salah transfer telah dibayarkan atau dana di rekening penerima tidak ada, maka nasabah dapat menempuh mekanisme gugatan ke pengadilan, selain mekanisme pemidanaan, apabila pihak penerima tidak bersedia mengembalikan dana tersebut. Hal ini salah satunya bertujuan memperoleh kekuatan eksekutorial terhadap pengembalian dana kepada pihak yang berhak. Demikian, yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum : UU No 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.