Tanggung Jawab Hukum Proyek Parit PNPM yang Mengakibatkan Genangan Limbah di Tanah Pribadi Setelah Persetujuan Tertulis Pemilik Tanah

Dijawab oleh: Nurhayati, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaan Saudara Muhammad Taufik kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang limbah air yang menggenang rumah Saudara akibat proyek PNPM. Sebelumnya dapat kami sampaikan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri diselenggarakan pada tahun 2007 hingga 2015. PNPM ini merupakan program dan usaha pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang bertujuan mengajak masyarakat untuk merancang dan menyetujui agenda pembangunan mereka sendiri, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, kerangka program yang partisipatif dan transparan juga membantu meningkatkan tata pemerintahan daerah. Dalam PNPM Mandiri, masyarakat dapat mengusulkan kegiatan pembangunan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak dan disesuaikan dengan konteks yang berlaku untuk memecahkan masalah kemiskinan yang mereka alami. Terkait dengan permasalahan saudara yaitu pembangunan parit di lingkungan masyarakat yang tidak disetujui oleh masyarakat setempat, kami berasumsi bahwa penolakan masyarakat terhadap pembangunan parit tersebut tentu ada alasannya karena berdasarkan UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang saat itu berlaku sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Nasional/Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah. Selain itu juga pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui perencanan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan. Dalam perencanan pembangunan tersebut disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti dari awal perencanan pembangunan parit tersebut, tidak sesuai prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku saat itu. Semestinya dari awal masyarakat dilibatkan dengan melakukan konsultasi publik terhadap rencana pembangunan parit tersebut (Pasal 16) dan dimintai persetujuannya. Persetujuan satu orang tidak cukup melegitimasi bahwa masyarakat setuju atas pembangunan tersebut. Pada saat PNPM Mandiri masih ada maka setiap pengaduan atas pelaksanaan proyek PNPM Mandiri dapat disampaiakan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SPPM) yang dilakukan secara berjenjang yang dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait di Sie Infokum di berbagai tingkatan, termasuk aparat pengawasan fungsional (APF) dan aparat penegak hukum (APH). SPPM juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi baik kepada pelapor maupun masyarakat luas mengenai tindakan penyelesaian yang diambil dan hasilnya. Namun saat ini karena Proyek PNPM tersebut sudah berakhir, maka sebaiknya pengaduan terkait pembangunan parit yang berdampak genangan limbah di pekarangan rumah saudara maka saudara beserta aparat desa setempat dapat menyampaikan atau mengadukan permasalahan tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang tentunya merupakan intsansi teknis yang melaksanakan proyek tersebut agar dilakukan perbaikan. Hal ini terkait tugas dan fungsi Dinas PUPR selaku lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah  di bidang   Pekerjaan Umum yang meliputi Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Demikian penjelasan tentang permasalahan hukum saudara, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum : - Undang-undang No 2 Tahun 2012 tentang tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum