Tanggung Jawab Ahli Waris atas Pengembalian Uang Garansi Perekrutan Kerja Luar Negeri yang Masuk ke Rekening Anak Almarhum

Dijawab oleh: Leny Ferina, S.H. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Terima Kasih, kami akan mencoba menjawab pertanyaan saudara: Menjawab Permasalahan Hukum anda, Pada dasarnya semua orang berhak untuk membuat laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). hal ini dijelaskan pada Pasal 108 ayat (1) dan (6) KUHAP yang menyatakan: (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis; (6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Jadi berdasarkan pada permasalahan hukum anda, anda bisa membuat laporan ke kepolisian dengan membawa semua bukti- bukti pendukung nya, supaya nanti bisa dilakukan penyelidikan pada kasus ini apakah penipuan atau bukan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia. Jadi, dalam hukum pidana, apabila tersangka meninggal dunia maka perkara berakhir. Selanjutnya, mengenai para korban yang menuntut uang mereka dikembalikan, hal ini tidak dimungkinkan, karena perkara ini adalah perkara pidana. Gugatan atas dasar tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual si pelaku (wanprestasi) berdasarkan adanya perjanjian antara ayah Anda dan para korban tidak dapat diajukan, karena perjanjian tersebut bermuatan suatu sebab yang terlarang. Perjanjian yang sah adalah yang memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), yaitu: a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. suatu pokok persoalan tertentu; d. suatu sebab yang tidak terlarang. Dengan asumsi bahwa untuk menjadi tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri secara resmi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri telah diatur dalam UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI ke Luar Negeri telah menetapkan, yaitu pemerintah dan swasta. Pemerintahdalam hal ini adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui program penempatan TKI ke Luar Negeri dalam masa kerja tertentu dengan persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi. Sedangkan Swasta sebagai pelaksana penempatan harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT), dan telah memperoleh ijin tertulis berupa surat ijin Pelaksana Penempatan TKI ( SIPPTKI) yang dikeluarkan oleh Menteri tenaga kerja dan transmigrasi. Sedangkan dalam kasus yang Anda ceritakan, apabila mendiang ayah anda memberangkatkan TKI secara illegal yaitu yang diperjanjikan adalah dapat menjadi TKI ke Luar Negeri negeri tapi tidak melalui jalur resmi sebagaimana persyaratan yang berlaku, maka hal tersebut merupakan sebab yang terlarang dalam perjanjian. Perjanjian batal demi hukum jika syarat ketiga dan keempat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi. Dengan batal demi hukum, sejak semula perjanjian itu dianggap tidak ada. Karena perjanjian dianggap tidak pernah ada, maka tidak dapat diajukan gugatan wanprestasi terhadapnya. Jadi untuk permasalahan hukum anda, kami sarankan untuk membicarakannya secara kekeluargaan dahulu dengan para korban sebelum menempuh jalur hukum. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Disclaimer: Jawaban Konsultasi Hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan Dasar hukum 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 5. UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI ke Luar Negeri. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.