Status Pelunasan Utang dan Surat Lelang Setelah Rumah Jaminan Kredit Dilelang dan Debitur Meninggal Dunia

Dijawab oleh: Mursalim, S.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Yth. Saudari DINI di Provinsi Jawa Tengah, maka atas pertanyaan Saudara dapat saya sampaikan sebagai berikut: Hutang: Hutang merupakan hal biasa dalam kehidupan manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan baik dasar termasuk untuk modal usaha (bisnis). Orang berhutang pada umumnya karena ia benar-benar lagi butuh atau kepepet atau untuk kebutuhan modal (bisnis). Pada konteks hutang piutang orang yang meminjam uang disebut pengutang (debitur), sedang yang memberi pinjaman disebut kreditur. Orang dapat meminjam antara sesama orang (individu) atau meminjam ke lembaga keuangan (bank/leasing/lembaga pembiayaan lainnya). Dalam agama, persoalan hutang piutang bukan hal yang ringan karena merupakan kewajiban yang harus ditunaikan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh ahli waris karena bisa dibawa mati. Anda menyampaikan bahwa kakak anda meminjam uang di salah satu bank swasta dengan menjadikan rumahnya sebagai jaminan. Berarti kakak anda mendapatkan kredit dari bank sebagai utang yang wajib di lunasi. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (“UU Perbankan”), yang berbunyi: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Kredit adalah utang maka berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”), dikatakan: “...Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor...”. Kredit sebagai utang, maka kakak anda berkedudukan sebagai debitur yang mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya sesuai perjanjian dimana harta benda si berutang menjadi jaminan sesuai kesepakatan/perjanjian. Dalam hukum perjanjian yang dibuat para pihak secara sah berlaku sebagai undang- undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith) sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang berbunyi: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”. Kemudian, Pasal 1132 KUHPerdata, mengatur: “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”. Dengan demikian utang merupakan kewajiban debitur yang harus dilunasi kepada kreditur yang di jaminan dengan harta kekayaan. Dan apabila krediturnya lebih dari seorang maka harta kekayaan tersebut di bagi menurut jumlah utang dan piutang masing-masing. Pada umumnya transaksi hutang piutang diwali dengan kesepakatan/perjanjian baik lisan atau tertulis yang dapat di buktikan dengan surat perikatan/perjanjian seperti akta, kwitansi, surat yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta tanggal dimulai dan tanggal jatuh tempo (pelunasan). Dokumen perjanjian berfungsi sebagai alat bukti bahwa masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan sebagai solusi penyelesaian di kemudian hari. Pada asasnya setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith). Sehingga para pihak yang terikat perjanjian harus melaksanakan kesepakatan dengan itikad baik. Dalam hukum perikatan perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas pacta sunt servanda). Pasal 1338 KUHPerdata, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. “Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” Pasal 1339 KUHPerdata: “...Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang- undang...”. Hukum Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang (Pasal 1233 KUHperdata). Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidakccberbuat sesuatu Pasal 1234). Dalam konteks hukum perikatan, apabila salah satu pihak gagal menunaikan prestasi atau tidak menunaikan isi kesepakatan dengan baik maka berarti telah terjadi cedera janji/ingkar janji (wanprestasi/breach of contract. Pihak yang gagal menunaikan prestasi atau tidak melunasi hutang piutang maka beresiko untuk dipanggil dengan surat peringatan (somasi) yang jika tidak dipatuhi dapat di gugat ke pengadilan dan di eksekusi atau di lelang harta benda yang menjadi jaminan tersebut. Wanprestasi Apa itu “wanprestasi” atau ingkar janji. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Bentuk-bentuk wanprestasi : a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat); c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitor) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Hutang piutang merupakan bentuk hukum perikatan perdata. Dalam hukum perdata terdapat ketentuan mengenai hapusnya perikatan, Pasal 1381 KUHPerdata, adalah sebagai berikut:  karena pembayaran;  karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;  karena pembaruan utang;  karena perjumpaan utang atau kompensasi;v  karena percampuran utang;  karena pembebasan utang;  karena musnahnya barang yang terutang;  karena kebatalan atau pembatalan;  karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; dan  karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri. Hutang Dari Sisi HAM Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), telah mengatur sebagai berikut: “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang” Ini berarti, dari sisi hak asasi manusia, maka pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuannya membayar utang. Walaupun demikian, demi kemaslahatan bersama ada baiknya semua pihak terkait perjanjian yang telah dibuat untuk memenuhi hak dan kewajiban sesuai perjanjian tersebut dengan itikad baik. Menjawab Pertanyaan Anda Kakak saya meminjam uang di salah satu bank swasta dengan menjadikan rumahnya sebagai jaminan. Lalu pada suatu waktu kakak saya tidak dapat membayar tagihan sampai pada akhirnya rumah yang ia jadikan jaminan dilelang oleh pihak bank. Lalu pada akhirnya kakak saya meninggal dan proses lelang tetap berlanjut karna ahli waris tidak mampu untuk melunasi nya. Lalu setelah itu ada seseorang yang datang mengaku bahwa dia yang telah membeli rumah kakak saya melalui program lelang tsb. Tetapi kami merasa bingung kenapa tidak lama setelah itu pihak bank tetap memberikan surat lelang kepada ahli waris? Bukankah ketika rumah sudah dilelang dan ada yg membeli.. Kakak sy sudah tidak memiliki hutang/dianggap lunas? karna si pemilik baru mengaku bahwa dia membeli rumah kakak saya melalui program lelang dari bank tsb. Mohon penjelasanya karna tidak paham soal ini?? Memang akibat konsekuensi jika seseorang memiliki utang piutang dengan bank, adalah bahwa debitur dianggap telah ingkar janji (wanprestasi). Yang jika hal inipun tidak dapat diselesaikan maka akan mendapatkan panggilan surat tertulis (somasi) dari bank. Kemudian jika hal inipun tidak dapat dipenuhi maka berpotensi untuk akan di gugat ke pengadilan untuk kemudian di eksekusi atau di lelang harta bendanya. Kecuali debitur mampu melunasi utangnya dengan bank. Menganai surat lelang, Pasal 1 angka 1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93 /PMK.06/2010TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG, yang berbunyi: “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang”. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijual secara lelang. Salah satu syarat dari lelang adalah adanya pengumuman. Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan. Pasal 42: (1) Pengumuman Lelang paling sedikit memuat: a. identitas Penjual; b. hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan; c. jenis dan jumlah barang; d. lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada/tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan; e. spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak; f. waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang; g. Uang Jaminan Penawaran Lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang; h. Nilai Limit, kecuali Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk barang bergerak; i. cara penawaran lelang; dan j. jangka waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli. (2) Pengumuman Lelang diatur sedemikian rupa sehingga terbit pada hari kerja KPKNL dan tidak menyulitkan peminat lelang melakukan penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang Maka penerimaan surat lelang dari bank adalah sifatnya pemberitahuan kepada yang berkepentingan. Dalam hal ini ahli waris merupakan pihak yang berkepentingan yang dianggap perlu mengetahui. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.