Pengajuan Gugatan Cerai oleh Istri yang Sedang Hamil karena Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Dugaan Perselingkuhan Suami

Dijawab oleh: Febi Ardhianti, S.E. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Terima kasih atas pertanyaan saudara kepada kami Penyuluh Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Bedasarkan pertanyaan saudara kepada kami, akan kami pahami sebagai berikut : 1. Saudara akan bercerai karena suami saudara kasar dan diduga selinggku 2. Saudara sekarang sedang hamil Pertanyaan saudara  Apakah suadara dapat bercerai ?  Apa saja yang harus saudara persiapkan terkait untuk mengajukan gugatan Sebelumnya kami turut prihatin atas permasalahan yang saudara hadapi. Perceraian hendaknya menjadi jalan terakhir setelah semua upaya penyelesaian perselisihan antara saudara dan suami telah dilakukan. Pada dasarnya untuk dapat melakukan perceraian, suami istri tersebut harus mempunyai alasan bahwa mereka tidak dapat hidup rukun lagi, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (“UU Perkawinan”) adalah sebagai berikut : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.” Mengenai hal-hal apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai, dapat dilihat lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. (“PP 9/1975”). Kedua pasal tersebut menguraikan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya; 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; 6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga. Selain dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975, jika saudara beragama Islam, Saudara dapat merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 (“KHI”). Selanjutnya perceraian, Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: 1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; 3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; 5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; 6. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 7. Suami melanggar taklik talak; 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Selanjutnya pasal 123 KHI menerangkan bawa “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”. Berfokus pada keadaan saudara yang sedang hamil, maka kami akan menguraikan ketentuan mengenai perceraian ketika istri sedang hamil. Penting diketahui bahwa UU Perkawinan, PP 9/1975, KHI, maupun hadits, tidak ada yang mengatur mengenai larangan istri yang akan menggugat perceraian saat sedang hamil. Baik PP 9/1975 maupun KHI, keduanya justru mengatur mengenai masa tunggu (masa iddah) bagi janda yang diceraikan oleh suaminya ketika sedang hamil, yaitu sampai ia melahirkan (lihat Pasal 39 ayat (1) huruf c PP 9/1975 dan Pasal 153 ayat (2) huruf c KHI). Ini menunjukkan bahwa aturan hukum membolehkan suami menggugat cerai istrinya meskipun istrinya sedang hamil. Selain itu, Rasulullah bersabda:   ثمليطلقهاطاهراأوحاملا  “Silahkan talak istrimu, dalam kondisi suci atau ketika sedang hamil.” (HR. Ahmad dan Muslim). Mengutip dari laman resmi Pengadilan Agama Marabahan Kalimantan Selatan, dalam artikel yang berjudul Perceraian Dalam Islam, disebutkan bahwa hendaknya menceraikan istri dengan cara yang diizinkan syariat, yakni talak yang sesuai dengan sunnah. Seperti menalak istri harus dalam keadaan suci dan tidak dalam kondisi telah dicampuri (setelah berada dalam masa suci itu), atau boleh juga menalaknya pada saat hamil.  Dari pertanyaan saudara kepada kami apa saya yang harus saudara persiapkan terkait untuk mengajukan gugatan cerai : 1. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diminta Dalam pengajuan gugatan, penggugat harus melengkapi formulir dengan beberapa persyaratan, sebagai berikut. a. Surat nikah asli b. Fotokopi surat nikah sebanyak 2 (dua) lembar dalam kondisi bermaterai dan telah dilegalisir c. Fotokopi akta kelahiran anak (kalau memiliki anak) yang sudah bermaterai dan legalisir d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) e. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Jika gugatan cerai disertai dengan gugatan harta bersama, dokumen perlu dilampiri dengan bukti kepemilikan, seperti sertifikat tanah, BPKB, STNK, atau kuitansi jual beli. 2. Mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Pengajuan gugatan cerai dapat dilakukan oleh pihak suami maupun pihak istri. Pihak yang mengajukan gugatan akan disebut sebagai penggugat. 3. Gugatan dapat didaftarkan di pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Apabila penggugat merupakan pihak istri, gugatan harus diajukan di pengadilan di wilayah tempat tinggal tergugat. 4. Membuat surat gugatan Setelah tiba di pengadilan, penggutan dapat langsung membuat surat gugatan yang dilengkapi dengan alasan menggugat yang dapat diterima oleh hakim, misalnya seperti berikut ini. a. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, atau menjadi penjudi, atau menjadi pemabuk, pemadat, atau hal lainnya yang sukar untuk disembuhkan. b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. g. Suami melanggar shigat taklik-talak. h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. 5. Menyiapkan Biaya Perceraian Biaya perceraian di tiap pengadilan dan tiap pasangan akan berbeda-beda bergantung dengan kebijakan pengadilan. Penggugat harus menyiapkan dana untuk membayar beberapa hal terkait perceraian, seperti biaya pendaftaran perkara, materai, administrasi, redaksi, dan biaya panggilan (penggugat 2 kali; tergugat 3 kali). Biaya panggilan tergantung kepada radius jarak tempat tinggal penggugat dan tergugat dengan pengadilan. 6. Mempelajari tata cara dan proses persidangan Penggugat maupun tergugat harus selalu mengikuti seluruh instruksi dari pengadilan. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Pada saat itu pihak suami istri harus datang dalam sidang. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi. Jika mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, tanya, pembuktian dan pembacaan kesimpulan. Setelah itu, pengadilan akan memutuskan menerima atau menolak permohonan perceraian dari penggugat. 7. Menyiapkan saksi Saat sidang berlangsung, akan sangat memungkinkan hakim meminta penggugat untuk menyediakan saksi untuk membuktikan alasan-alasan perceraian yang telah diberikan pada hakim. Saksi akan diminta hadir untuk memperkuat alasan terggugat. Oleh karena itu, saksi sudah seharusnya disiapkan sejak awal proses perceraian dilaksanakan. Saran kami sebelum saudara menggugat cerai suami saudara, sebaiknya saudara menunjuk pihak ketiga yang dapat saudara percaya untuk menjembatani masalah saudara dan suami saudara. Orang ketiga tersebut untuk membuat suami saudara berjanji tidak akan mengulangi perbuatnya. Perceraian hendaklah menjadi jalan terakhir ketika upaya damai yang telah saudara lakukan untuk mempertahankan rumah tangga tidak berhasil Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2. Kompilasi Hukum Islam. 3. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum, yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.