Kemungkinan Mengajukan Gugatan Cerai Tanpa Kartu Keluarga (KK)

Dijawab oleh: Sudaryadi, S.Ag., S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih telah berkonsultasi kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pengaturan perceraian terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi orang Islam, dijelaskan di dalam KHI pada Pasal 115 bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami dan dapat dilakukan oleh isteri. Bagi yang beragama Islam dapat diajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama dan bagi Non Muslim gugatan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri. Sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 116 beberapa alasan dapat dilakukan perceraian sebagai berikut: 1. Suami berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2. Suami meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; 3. Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4. Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Isterinya; 5. Suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami; 6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selanjutnya dalam pengajuan gugatan perceraian ada beberapa syarat dokumen yang perlu disertakan, sebagaimana dikutip dari website Pengadilan Agama Gresik, syarat - syarat pengajuan cerai talak dan cerai gugat yaitu” 1. Menyerahkan Surat Permohonan/Gugatan 2. Asli Kutipan/Duplikat Akta Nikah 3. Fotocopy kutipan/Duplikat Akta Nikah (1 lembar) 4. Fotocopy KTP bersangkutan yang masih berlaku (1 lembar) 5. Pihak yang berprofesi sebagai PNS, TNI/POLRI dan BUMN, harus menyerahkan Surat Izin/Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang 6. Khusus Perkara Ghoib, menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Kepala Kelurahan, yang menerangkan Tergugat/Termohon telah pergi dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, disertai dengan fotocopy Kartu Keluarga 7. Persyaratan nomor 3 - 6 di Nazegelen (dimaterai dan Cap POS) 8. Membayar Panjar Biaya Perkara. Bagaimana jika tidak ada KK (Kartu Keluarga), tidak adanya KK karena belum membuat KK yang baru ketika menikah tidak menjadi alasan untuk tidak bisa mengajukan gugatan perceraian, anda dapat menggunakan KK yang terbaru ketika belum terjadi perkawinan. Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai informasi hukum, saran hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.