Permohonan Hak Asuh Anak Usia 8 Tahun dalam Proses Perceraian karena Dugaan Perselingkuhan dan Perbedaan Agama Keluarga Istri

Dijawab oleh: Sudaryadi, S.Ag., S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih telah berkonsultasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pertama kami merasa ikut prihatin atas adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh isteri anda yang mengakibatnya terjadinya proses perceraian pada keluarga anda. Perceraian dalam sebuah rumah tangga selalu menyisakan permasalahan salah satunya yaitu masalah hak asuh anak. Pengaturan Hak Asuh anak di atur dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 105 sebagai berikut : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dari pasl 105 KHI tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa anak yang yang belum berumur 12 (dua belas) tahun hak asuh jatuh pada ibunya dan anak yang sudah mumayiz (sudah bisa membedakan baik dan buruk) diberikan pilihan untuk memilih akan ikut ibunya atau ayahnya, dan biaya pemeliharaannya termasuk biaya pendidikan ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut jika dilihat dari aturan tetapi apabila anda sebagai ayahnya mempunyai hak juga memperoleh hak asuh dari ibunya apabila dimungkinkan ibunya tidak cakap atau dikhawatirkan tumbuh kembang anak kurang baik. Misalnya ibu secara ekonomi sangat kurang atau ibu mempunyai akhlak yang kurang baik baik (buruk). Langkah anda dapat melakukan musyawarah dengan pihak isteri meminta agar hak asushnya jatuh kepada anda karena anda dirasa lebih mampu untuk merawatnya. Tetapi apabila melalui jalan musyawarah tidak mendapatkan kesepakatan maka anda dapat melakukan gugatan hak asuh anak ke pengadilan. Dalam pembuatan gugatan anda, anda harus membuat alasan-alasan yang kuat mengapa hak asush anak harus jatuh kepada anda. Dalam mengajukan gugatan anda dapat mengajukan sendiri atau dapat didampingi oleh penasihat hukum. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai informasi hukum, saran hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.