Kemungkinan Pelaporan dan Penuntutan Penganiayaan oleh Ibu Tiri yang Terjadi Saat Korban Masih Anak-anak Setelah Korban Dewasa

Dijawab oleh: Kartika Belina, S.I.Kom. (Penyuluh Hukum Ahli Pertama) Terimakasih atas pertanyaan Saudara dan kami akan memberikan pandangan dari sisi hukum terkait hal tersebut, sebagai berikut : Mengenai daluwarsa pengajuan penuntutan, kita dapat melihat pada ketentuan Pasal 78  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: 1. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. 2. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga. R. Soesilo menjelaskan dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 92), bahwa Pasal 78 KUHP mengatur tentang gugurnya hak penuntutan hukuman (strafsactie) karena lewat waktunya, yaitu hak untuk menuntut seseorang di muka hakim supaya dijatuhi hukuman. Penganiayaan diatur sendiri di Pasal 351 KUHP, yang berbunyi: 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Ancaman pidana berupa denda maksimum sebesar Rp 4.500,- yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP telah disesuaikan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP: Untuk penganiayaan biasa yang diatur di Pasal 351 ayat (1) KUHP, karena ancaman pidananya adalah penjara maksimum dua tahun delapan bulan, maka memenuhi unsur dalam Pasal 78 ayat (1) ke-2, daluwarsa penuntutannya yaitu sesudah enam tahun. Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Jika penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, karena ancaman pidananya adalah penjara maksimum lima tahun, maka daluwarsanya ialah sesudah dua belas tahun, karena memenuhi unsur dalam Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP. Apabila suatu tindak pidana memenuhi unsur- unsur Pasal 78 KUHP, maka  terhadap tindak pidana yang telah daluwarsa sudah tidak dapat dilakukan penuntutan atas tindak pidana tersebut. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.   Referensi: R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor, 1991 Disclaimer : Jawaban Konsultasi Hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana keputusan pengadilan Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.