Pengurusan Surat Keterangan Waris bagi Anak Tiri Tanpa Akta Lahir dan Dokumen Perkawinan Sebelumnya

Dijawab oleh: Nurhayati, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaan Saudara Sri Wahyuni kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional terkait pembagian waris untuk anak tiri. Perlu kami sampaikan bahwa untuk mengurus pembagian waris memang harus ada surat keterangan ahli waris yang dapat diurus di kelurahan/desa setempat dengan melampirkan beberapa persyaratan antara lain; Surat keterangan kematian atau Akta kematian, Surat pernyataan ahli waris yang dilengkapi dengan materai, Foto copy Kartu Keluarga / (KK), dan Foto copy KTP. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”) menyatakan bahwa:  Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam KK dimuat identitas anggota keluarga dan hubungan kekeluargaannya. Identitas yang dimaksud pada umumnya terdiri dari kepala keluarga, istri, dan anak. Karena merupakan salah satu dokumen kependudukan,  KK merupakan alat bukti autentik dan dapat menjadi salah satu bukti kuat dan sah atas status identitas keluarga dan anggota keluarga. Dengan KK dapat ditelusuri hubungan hukum antara anggota keluarga tersebut dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam penentuan ahli waris. Dalam kasus yang anda sampaikan saudara tiri anda (se-ibu) tidak dapat membuktikan bahwa dia adalah anak kandung ibu anda dari perkawinan terdahulu karena tidak memiliki akta kelahiran dan juga kartu keluarga dari perkawinan ibu anda terdahulu. Berdasarkan Pasal 55 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang authentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Berdasarkan penetapan pengadilan tersebut maka administrasi kependudukan saudara tiri anda berupa akta kelahiran dan atau pencantumannya dalam kartu keluarga anda dapat diselesaikan terlebih dahulu di dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) setempat. Kami berasumsi anda beragama Islam sehingga penjelasan berdasarkan ketentuan dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya terkait hak waris anda dan saudara tiri anda sebelumnya dapat kami sampaikan ketentuan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang menyatakan bahwa:   Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.   Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menjadi ahli waris, seseorang harus mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 174 ayat (1) KHI yang berbunyi:   (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: o golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. o Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Berdasarkan Pasal 174 KHI tersebut, anda adalah ahli waris dari ayah dan ibu anda dan saudara tiri anda adalah ahli waris dari ibu anda selaku ibu kandungnya karena ada hubungan darah antara saudara tiri anda dengan ibu anda. Tentunya hal tersebut setelah adanya bukti yang sah dan otentik sebagaimana dijelaskan diatas. Sementara ayah anda merupakan ayah tiri dari saudara tiri anda karena tidak adanya hubungan darah Anak tiri adalah anak salah seorang suami atau isteri sebagai hasil perkawinannya dengan isteri atau suaminya yang terdahulu. Saudara tiri anda adalah anak hasil perkawinan terdahulu ibu anda. Pada dasarnya, anak tiri hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan dengan orang tua sedarah.  Adanya hubungan dengan orang tua sedarah tersebut dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Anak tiri bukanlah ahli waris (Pasal 171 KHI). Artinya, ia tidak dapat saling mewarisi antara dirinya dengan orang tua tirinya.  Sebab, mewarisi terbatas pada 3 (tiga) sebab saja, yaitu: 1. Sebab kekerabatan (qarabah), atau disebut juga sebab nasab (garis keturunan). 2. Sebab perkawinan (mushaharah), yaitu antara mayit dengan ahli waris ada hubungan perkawinan. Maksudnya adalah, perkawinan yang sah menurut Islam, bukan perkawinan yang tidak sah, dan perkawinan yang masih utuh (tidak bercerai). 3. Sebab memerdekakan budak (wala`). Dengan demikian saudara tiri anda memang bukan ahli waris dari ayah anda. Namun kepada anak tiri mubah (boleh, ed.) hukumnya untuk diberi wasiat oleh orang tua tirinya. Dengan syarat, harta yang diberikan sebagai wasiat itu tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta orang tua tirinya yang meninggal. Jika wasiatnya melebihi 1/3 (sepertiga), maka pelaksanaanya bergantung pada persetujuan para ahli waris (Pasal 195 KHI). Perlu diperhatikan pula bahwa dalam kasus yang anda sampaikan ibu anda meninggal terlebih dahulu. Terkait hal tersebut tentunya ibu anda meninggalkan harta warisan untuk ahli warisnya yaitu suami (ayah anda), anda dan saudara tiri anda karena saudara tiri anda adalah anak kandung ibu anda, sehingga dia juga termasuk ahli waris ibu anda. Perlu diingat bahwa sebelum harta yang ditinggalkan ayah Anda itu berstatus menjadi harta waris dan siap dibagikan ke ahli waris, maka perlu juga dipastikan terkait dengan harta bersama antara ayah dan Ibu Anda. Ketentuan mengenai harta bersama ini dapat merujuk pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI.terutama pada Pasal 96 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa:  “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.”  Jika harta bersama antara ayah dan Ibu Anda telah diselesaikan, maka selanjutnya juga harus dipastikan sudah ditunaikannya sejumlah kewajiban/keperluan sebelum harta peninggalan tersebut berubah menjadi harta waris. Berdasarkan Pasal 171 huruf e KHI, harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat . Berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (1) diatas, maka separuh bagian lagi adalah harta waris peninggalan ibu anda yang menjadi hak dari ahli waris ibu anda yaitu anda dan saudara tiri anda karena saudara tiri anda juga adalah anak kandung dari ibu anda (ada hubungan darah). Dengan demikian memang saudara tiri anda tidak berhak mewaris dari harta peninggalan ayah anda tapi ayah anda dapat memberikan hibah wasiat dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan sebagaimana telah dijelaskan diatas. Sedangkan dari harta waris peninggalan ibu anda, saudara tiri anda berhak mewaris.. Oleh karena itu sebaiknya pembagian harta warisan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga diperoleh penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak dengan pembagian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian penjelasan tentang permasalahan hukum saudara, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai nasihat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum : - Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan - Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.