Penggunaan BPKB Mobil Milik Almarhum sebagai Jaminan Leasing dan Bank Tanpa Pengembalian oleh Peminjam

Dijawab oleh: Safril Nurhalimi, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Sebelumnya kami mengucapkan Terima Kasih Atas Pertanyaan sdri. ANNISA dari BENGKULU terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anda kepada tim konsultan hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN secara on line. Terkait dengan permasalahan/pertanyaan hukum yang anda tanyakan kepada kami, maka saya akan memberikan pandangan hukum atas permasalahan yang anda hadapi dari sisi hukum dan maupun peraturan lain yang terkait berdasarkan informasi dan kronologis kejadian peristiwanya yang telah kami terima dari anda. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang / uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Yang dalam kasus anda barang yang dimaksud adalah BPKB kendaran milik papa anda yang dipinjam oleh temannya namun disalahgunakan / dipindahtangankan lagi sekan-seakan miliknya kepada pihak lain tanpa seijin/sepengetahuan papa/keluarga anda Tindak pidana Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP; Pasal 372 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.” Unsur-unsur Pasal 372 KUHP (Wetboek van Strafrecht) : 1.    Barangsiapa; 2.    Dengan sengaja; 3.    Melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; 4.   Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Bahwa, perkataan “memiliki secara melawan hukum” berarti “secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”. Menurut Adami Chazawi mengatakan : “Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb.” (Adami Chazawi, Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, h. 12 & 15) Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP (Wetboek van Strafrecht) tentang Penggelapan. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil /menguasai barang milik orang lain (sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau seperti kasus anda dimana ayah anda telah menyerahkan BPKB mobil untuk dipinjam oleh temannya sebagai jaminan pinjam dana di leasing, namun dengan berjalannya waktu tanpa seijin orangtua anda atau keluarga besar anda, teman papa anda telah memindahtangankan BPKB tersebut ke orang lain tanpa seijin / sepengetahuan papa/keluarga anda, dan hal ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum tindak pidana penggelapan yang dapat diproses atau dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut dengan membawa barang bukti rekaman suara papa anda sebelum meninggal dan/atau alat bukti lainnya seperti saksi, suart perjanjian peminjaman BPKB, dsb. Agar dapat diusut peristiwa / kejadian ini ke pihak berwajib. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih Dasar hukum:  KUHPidana Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer - Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum, yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. - Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.