Risiko Hukum Pengalihan Kredit Mobil Atas Nama Orang Lain Secara Bawah Tangan dan Langkah Perlindungan Debitur di Leasing

Dijawab oleh: Nurhayati, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan Saudara Diki kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional terkait dengan pengalihan kredit (over kredit) di bawah tangan. Dari kasus yang saudara sampaikan, kami berasumsi bahwa tindakan kakak saudara dengan pihak ketiga tersebut adalah perjanjian gadai. Oleh karena kakak saudara tidak mampu memenuhi kewajibannya mengembalikan uang gadai maka dia minta pihak ketiga tersebut melakukan take over kredit mobil tersebut tanpa sepengetahuan saudara. Perlu kami sampaikan bahwa penjualan mobil dibawah tangan/over kredit di bawah tangan oleh debitur yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena mobil itu merupakan benda jaminan hutang debitur kepada bank/leasing, sehingga bank/leasing dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi sisa hutangnya. Penjualan mobil dibawah tangan oleh debitur, tidak menghapuskan kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada bank/leasing. Walaupun mobil kredit tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, debitur yang berutang kepada leasing lah yang tetap bertanggung jawab dalam pelunasan utang tersebut karena over kredit tersebut dilakukan dibawah tangan tanpa sepengetahuan pihak leasing. Dengan demikian saudara selaku pihak yang terikat perjanjian dengan pihak leasing tetap harus melunasi cicilan mobil tersebut karena kakak saudara meminjam nama saudara untuk melakukan kredit mobil tersebut. Pihak leasing tidak mau tahu yang membayar cicilan tersebut adalah kakak saudara.. Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam kasus ini saudara selaku pihak yang terikat perjanjian dengan pihak leasing tetap bertanggung jawab untuk meliunasi sisa cicilan mobil tersebut. Jika saudara melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib, maka kakak saudara dapat diancam dengan pidana sebagaiamna dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 36 UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia. Pasal 372 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiiki barang sesuatu yang selruuhnya atau sbegaian adalah kepunyaan orang lain, tetpai yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan duancam karena pemggelapan, dengan pidana penjara paling lama empar tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratur rupiah” Pasal 36No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia: Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan terhadap pihak ketiga yang melakukan pembelian/take over kredit dibawah tangan diancam dengan pidana sebagaimana dalam Pasal 480 KUHP: “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah), dihukum: 1.    Karena sebagai sekongkol. Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. 2.    Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.” Saran yang dapat kami sampaikan agar permaslaahan tersebut di bicarakan secara kekeluargaaan antara saudara, kakak saudara dan pihak ketiga yang saat ini menguasai mobil tersebut. Tindakan saudara agar melakukan take over secara resmi sepengetahuan leasing adalah tepat karena dengan demikian tanggung jawab pelunasan mobil tersebut nanti beralih kepada pihak ketiga tersebut. Demikian penjelasan tentang permasalahan hukum saudara, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai nasihat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum : - KUHP - KUH Perdata - UU NO 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.