Sengketa Pembagian Uang Ganti Rugi Pembebasan Harta Pusako Tinggi antara Kemenakan Perempuan, Kemenakan Laki-Laki, dan Ninik Mamak di Minangkabau

Dijawab oleh: Nurhayati, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan Ibu Okta kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional terkait dengan harta pusako tinggi. Dari permasalahan yang Ibu sampaikan kami dapat simpulkan bahwa harta pusako tinggi milik keluarga ibu terkena pembebasan lahan oleh pemerintah untuk pembangunan jalan di daerah Sicincin. Terkait dengan hal tersebut, maka ganti rugi hasil pembebasan lahan tersebut ibu dan keluarga bermaksud membaginya. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Minangkabau menganut sistem kekeluargaan matrilineal, dimana warisan diwariskan secara turun temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya berdasarkan garis keturunan ibu atau matrilineal. Harta Pusaka Tinggi adalah harta yang telah diwariskan secara turun temurun yang biasanya sudah melalui beberapa generasi yang diwariskan dari nenek ke ibu dan dari ibu ke anak perempuannya. Pada dasarnya harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi-bagi, tetapi diwariskan secara turun temurun kepada anak kaum (suku) tersebut. Kaum hanya dapat mengambil manfaat dan hasil saja dari harta tersebut. Pada dasarnya harta pusaka tinggi bukanlah harta warisan, karena harta pusaka tinggi bukan milik perorangan, melainkan harta yang dimiliki secara bersama oleh suatu kaum, dan manfaatnya juga dimiliki secara bersama oleh suatu kaum tersebut, dengan kata lain bahwa bahwa harta pusaka tinggi bukanlah harta yang dimiliki secara Milk al-Raqabah atau Milk al-Taam. Seorang mamak hanya berhak atas pemeliharaan terhadap pusaka tinggi, demikian juga kemenakan perempuan dari jalur ibu hanya berhak atas manfaat dari harta pusaka tinggi tersebut, tanpa bisa memilikinya. Hal ini terlihat dari ketidak bolehan harta pusaka tinggi tersebut dijual, digadai maupun diwariskan secara perorangan tanpa persetujuan semua anggota kaum karena dia tidak dimiliki secara utuh oleh perorangan dalam suatu kaum. Sehingga untuk harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau tidak bisa digunakan konsep warisan Islam, karena ia bukanlah harta warisan sebagaimana terdapat dalam faraaidh dan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171 huruf e). Maka,pewarisannya tidak menggunakan konsep faraaidh melainkan menggunakan konsep yang ada dan berlaku dalam masyarakat Minangkabau selama ini, yaitu diwariskan secara kolektif kepada kemenakan menurut jalur keibuan (matrilineal). Keberadaan harta pusaka tinggi dibiarkan abadi sebagaimana ketentuannya, yaitu pengelolaan dan manfaatnya diwariskan secara kolektif menurut jalur matrilineal. Namun demikian, sebenarnya ketentuan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan sistem kolektif dalam waris adat Minangkabau, yakni memungkinkan dilakukannya perdamaian dalam pewarisan, Dengan demikian untuk menyelesaikan permasalahan ibu agar meminta bimbingan dan arahan dari tokoh adat maupun tokoh agama setempat untuk penyelesaian yang terbaik. Selanjutnya, terkait dengan pembagian hasil ganti rugi pembebasan lahan atas harta pusako tinggi itu dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, dan sebaiknya dibicarakan secara kekeluargaan dengan musyawarah. Demikian penjelasan tentang permasalahan hukum saudara, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai nasihat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum : - Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.