Analisis Pembuktian dan Pertanggungjawaban Pidana Anak 17 Tahun yang Ditersangkakan Pembunuhan dalam Kondisi Salah Tuduh dan Bukti Forensik Mengarah

Dijawab oleh: Azhari, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Berdasarkan apa yang Saudari sampaikan melalui online, dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut : Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam- macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan dapat juga dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom. Terkait dengan persoalan saudari, dapat kami beri tanggapan sbb: 1. Jika anak berusia 17 Tahun melakukan pembunuhan, perbuatan tersebut bersalah melanggar Pasal 338 KUHPidana. Anak yang belum pernah dihukum, Anak berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan dan ia menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya atau perbuatan kejahatan yang lainnya," Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu sesuai dengan Pasal 338 KUHP. Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” dengan ketentuan ½ dari total maksimum pidana orang dewasa. Terkait usia pembunuh masih berusia 17 tahun, maka Jaksa penuntut umum akan mengedepankan pasal pasal Hal. 3 dari 4 yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Mengenai berapa lama di tahan sebelum sidang Penyidikan 20 dan perpanjangan sqmpqi dengan 40 hari, Tingkat Penuntutan 20 dan perpanjangan sampai dengan 30 hari, sedangkan Pemeriksaan di Pengadilan negeri 30 sampai dengan 60 hari sesuai Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 21, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan seorang tersangka dilakukan karena berbagai alasan subjektif dan objektif yang diatur dalam Pasal 21. Pada ayat (1) disebutkan berbagai alasan yang bersifat subjektif, dimana pejabat yang adilan negeri 20 sampai dengan 60 hari berwenang menahan dapat menahan tersangka atau terdakwa apabila menurut penilaiannya si tersangka atau terdakwa di khawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan mengulangi perbuatan pidana yang disangkakannya. Sedangkan pada ayat (4) mengatur alasan penahanan yang bersifat objektif. Alasan penahanan yang bersifat objektif yaitu alasan penahanan yang didasarkan pada jenis tindak pidana apa yang dapat dikenakanpenahanan. Dari alasan objektif ini jelas bahwa tidak semua tindak pidana dapat dikenakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Adapun tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 ke atas serta tindak pidana sebagaimana disebutkan secara limitatis dalam Pasal 21 Ayat (4) sub d. 3. Jika keputusan sudah di tetapkan, berapa lama dia akan di penjara? Sesuai dengan Putusan Pengadilan, dan selama di penjara dia akan mendapatkan haknya sebagai wargabinaan Pemasyarakatan sesuai dengan pasal 14 ayat (1) UU nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Hal. 4 dari 4 4. Bagaimana jika korban masih hidup? Pelaku tidak bersalah dan apakah dia dibebaskan? Dan bagaimana jika tuduhan yang dilaporkan ternyata tidak terbukti atau tuduhan palsu? apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidair, serta dakwaan lebih subsidair. Sidang juga memutuskan membebaskan dari semua tuntutan, membebaskan dari tahanan, memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya Demikian yang dapat kami sampaikan. Disclaimer Jawaban Konsultasi hokum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hokum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan Pengadilan. Dasar Hukum Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA Pasal 338 Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.