Keterlambatan Pengembalian Dana Arisan Online dan Kekuatan Surat Perjanjian sebagai Bukti Laporan Polisi

Dijawab oleh: Ivo Hetty Novita, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Berdasarkan apa yang disampaikan melalui online, dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut : Arisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya Apabila peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka sebenarnya dalam arisan tersebut telah terjadi suatu perjanjian. Termasuk apabila kesepakatan tersebut dibuat antara peserta arisan dengan owner. Masing-masing pihak di dalam arisan, baik member maupun owner memiliki hak dan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Hak yang dimiliki biasanya untuk memperoleh pembayaran sejumlah tertentu apabila gilirannya untuk menarik arisan tiba, dan kewajibannya adalah untuk membayar setoran tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dituangkan dalam suatu surat perjanjian. Hal ini berhubungan dengan syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat secara tertulis. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap perjanjian dalam arisan yang berbasis online, berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPer, yang berbunyi sebagai berikut : Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Mengingat begitu pentingnya sebuah perjanjian, maka agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari akibat kurang pahamnya seseorang dalam membuat suatu perjanjian, maka kami akan menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat ) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: 1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; dan 4. Suatu sebab (causa) yang halal. Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa menurut KUHPerdata, apa yang Saudara setujui dengan menjalanka arisan online merupakan sebuah perjanjian bagi Saudara dan peserta arisan. Jumlah uang yang disetorkan, besaran keuntungan ataupun jangka waktu setoran pastinya juga disepakati di dalam perjanjian. Kesepakatan atas seluruh ketentuan di dalam arisan tersebut merupakan perjanjian yang harus dilaksanakan oleh para pihak di dalam perjanjian. Perjanjiannya tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, misalnya kewajiban untuk membayar, maka berdasarkan perjanjian di atas, dia dikategorikan telah melakukan wanprestasi. Sebagaimana penjelasan yang Saudara berikan dimana owner arisan telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan apa yang menjadi hak Saudara, maka terhadap tindakannya ini, si owner dapat ditagih. Untuk menyatakan salah satu pihak wanprestasi, terlebih dahulu Saudara melakukan somasi atau teguran agar owner segera melakukan pembayaran. Apabila setelah dilakukan teguran dalam bentuk somasi tertulis, namun tidak juga dilakukan pembayaran, maka Saudara dapat melaporkan si owner dengan menyertakan bukti surat pernyataan tersebut. Namun sebaiknya terkait permasalahan ini agar ditempuh cara musyawarah dan kekeluargaan, mengingat owner adalah merupakan teman Saudara. Coba dibicarakan baik-baik bagaimana cara pembayaran yang dapat dilakukan si owner. Boleh juga dilakukan pembayaran secara cicilan, dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan baru. Demikian jawaban kami terkait permasalahan hukum Saudara, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Selanjutnya perlu diketahui bahwa penjelasan ini merupakan pendapat hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya putusan pengadilan Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.