Prosedur Memperoleh Bantuan Hukum bagi Tersangka Balapan Liar yang Ditahan di Cengkareng Jakarta Barat

Dijawab oleh: Bernita Sinurat, S.I.Komp. (Penyuluh Hukum Ahli Pertama) Terima kasih atas pertanyaan dari saudari Farida. Terkait dengan pertanyaan yang Anda ajukan, dapat kami sampaikan bahwa Saudara Anda yang sedang menghadapi masalah hukum bisa mendapatkan bantuan hukum apabila Saudara Anda adalah orang atau kelompok orang tidak mampu/ miskin. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Penerima Bantuan Hukum yang dimaksud adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Hal ini dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Saudara Anda. Pada Pasal 12 UU Bantuan Hukum disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum berhak: a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan Hukum dimaksud meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi, mulai dari menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Anda dapat mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, dengan memenuhi syarat-syarat: a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. 3 Berikut ini merupakan daftar 41 Pemberi Bantuan Hukum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Anda dapat menghubungi atau mendatangi salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terdekat di wilayah Anda : Daftar Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia dapat juga anda lihat pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-01.HH.07.02 tahun 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 s.d. 2021 yang dapat anda unduh pada situs www.sidbankum.bphn.go.id atau pada mesin pencarian di internet. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar hukum: - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-01.HH.07.02 tahun 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 s.d. 2021. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon Saudari untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50- QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1