Keabsahan Balik Nama Sertifikat dan Tanah SPTT Melalui Notaris Tanpa Persetujuan atau Tanda Tangan Ahli Waris

Dijawab oleh: Ivo Hetty Novita, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Berdasarkan apa yang disampaikan melalui online, dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut :  Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada yang berhak (ahli waris).  Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Ahli waris menurut ketentuan undang-undang disebut ahli waris di bawah title umum (secara ab intestato), sedangkan ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat/testament disebut ahli waris di bawah titel khusus (ahli waris tertamentair). Ahli waris kadang disebut juga waris.  Warisan adalah adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya. Di Indonesia, pembagian warisan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menurut agama Islam, apabila yang bersangkutan beragama Islam, dapat juga dilakukan pembagian warisan menurut KUH Perdata dan yang terakhir dapat membagi warisan berdasarkan adat. Pembagian warisan secara perdata merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Menurut Pasal 830 KUH Perdata, pembagian harta warisan baru bisa dilakukan bila terjadi kematian. Dengan kata lain, bila pemilik harta masih hidup, harta yang ia miliki tidak dapat dialihkan melalui ketentuan waris. Pembagian warisan menurut hukum perdata dilakukan berdasarkan golongan ahli waris berikut:  Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata) Suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris berhak menerima warisan, masing-masing sebesar seperempat bagian.  Golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris Golongan ini berhak mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri dan anak. Setiap ahli waris berhak mendapat seperempat bagian. Orang tua tidak boleh mendapat warisan kurang dari seperempat bagian.  Golongan III: keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris Golongan ini berhak mendapatkan warisan bila pewaris tidak mempunyai saudara kandung. Pihak-pihak yang termasuk golongan ini misalnya, kakek dan nenek dari ayah dan ibu pewaris. Pembagiannya dipecah menjadi setengah bagian untuk garis ayah dan setengah bagian untuk garis ibu.  Golongan IV: paman dan bibi pewaris, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. Hukum perdata tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan. Ketentuan yang berlaku adalah, bila ahli waris golongan pertama masih ada, maka menutup hak anggota keluarga lainnya, baik dalam garis lurus ke atas atau ke samping. Selain itu, golongan ahli waris yang derajatnya lebih tinggi menutup golongan yang derajatnya lebih rendah. Pembagian warisan adalah proses yang tidak sederhana. Bila terjadi sengketa dalam proses ini, penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Pembagian warisan menurut hukum adat berbeda pada adat satu dengan yang lain. Umumnya, prinsip pembagian warisan pada hukum ini merujuk ke dua jenis ketentuan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.  Pembagian Warisan di Adat Patrilineal. Menurut hukum adat ini, ahli waris yang berhak menerima warisan adalah anak laki-laki pewaris. Anak laki-laki pertama biasanya mendapatkan porsi lebih besar. Namun, ada juga adat yang membagi rata seluruh warisan sesuai jumlah anak laki-laki pewaris.  Pembagian Warisan di Adat Matrilineal. Menurut hukum adat ini, ahli waris utama adalah anak perempuan pewaris.  Pembagian waris di adat parental..Bagi keluarga yang parental, seperti hukum adat Jawa, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orantua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris daro orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, dimana pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya. (Buku Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum oleh M. Budiarto,S.H) Sebagaimana penjelasan yang Saudara berikan terkait status ibu Saudara yang merupakan satu- satunya anak dari pewaris, namun merupakan anak adopsi dari pewaris. Terhadap anak adopsi ini, ada beberapa ketentuan di dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalam hukum Islam, anak adopsi hanya dapat mewaris dari orang tua biologisnya, bukan dari orang tua angkatnya. Karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orangtua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibat untuk mendapatkan harta warisan orangtua angkatnya, namun tidak lebih dari 1/3 bagian. Di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya di dalam Staatblaad 1917 No. 129, disebutkan bahwa akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Mengingat beragamnya ketentuan terkait pewarisan yang berlaku, maka para pihak di dalam pembagian waris memang harus sepakat untuk memakai hukum yang mana yang berlaku untuk mereka. Dengan adanya beberapa bidang tanah yang saat ini sudah atas nama ibu Saudara, sebaiknya segera ditingkatkan kepemilikannya dan diurus sertipikat tanahnya. Untuk bidang rumah yang masih atas nama kakek Saudara sebaiknya memang dibicarakan baik- baik dengan anggota keluarga lainnya agar tidak terjadi perselisihan antar keluarga. Demikian jawaban kami tentang permasalahan hukum Saudara, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Selanjutnya perlu diketahui bahwa penjelasan ini merupakan pendapat hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya putusan pengadilan Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.