Status Perkawinan dan Hak Menikah Kembali bagi Istri yang Ditinggal Suami Selama 7 Tahun Tanpa Nafkah

Dijawab oleh: Teguh Ariyadi, S.Sos., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih kepada Klien Endang atas pertanyaannya. Menjawab pertanyaan Klien, “Apakah boleh seorang perempuan menikah lagi dengan laki-laki lain?”, jawabannya boleh tentunya dengan syarat tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Perlu diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia adalah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena Klien adalah seorang perempuan, maka Klien dapat menikah lagi dengan syarat tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang tentang Perkawinan yang menyatakan: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.” Lain halnya jika Klien adalah seorang suami yang dalam Pasal 3 dan 4 undang-undang ini diperbolehkan beristeri lebih dari seorang. Mencermati permasalahan hukum yang dihadapi, Klien dapat mengajukan gugatan cerai agar memperoleh kepastian status hukum akan status perkawinan Klien. Gugatan cerai dapat dilakukan karena suami dianggap telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan perlindungan kapada istri dan tidak memberikan keperluan hidup selama 7 (tujuh) tahun lamanya. Gugatan cerai ini dapat diajukan berdasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan yang mewajibkan suami memberikan perlindungan kepada istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jika suami melalaikan kewajibannya maka istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan, yang dalam hal ini adalah gugatan perceraian. Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan selengkapnya berbunyi: Pasal 34 ”(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.” Gugatan cerai diajukan ke pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan: “Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.” Untuk yang beragama Islam, gugatan diajukan ke Pengadilan Agama setempat. Untuk yang beragama selain Islam, diajukan ke Pengadilan Negeri setempat. Jika gugatan cerai tersebut dikabulkan oleh pengadilan, barulah Klien dapat menikah lagi dengan laki-laki lain karena sudah tidak lagi terikat tali perkawinan dengan orang lain. Demikian penjelasan kami sebagai upaya membantu menyelesaikan masalah hukum yang Klien hadapi. Semoga bisa bermanfaat. Disclaimer : Ini adalah pendapat hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan/penetapan pengadilan. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.