Penolakan Bank Mengembalikan Sertifikat Agunan Setelah Kredit Dilunasi Asuransi karena Perbedaan Nama Peminjam dan Pemilik Sertifikat

Dijawab oleh: Iva Shofiya, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaannya, terkait pengaturan pinjam meminjam dan jaminan di bank, dapat kami jelaskan sebagai berikut : Dalam suatu perikatan atau perjanjian utang piutang, pada prinsipnya utang tersebut harus dilunasi oleh debitur. Namun adanya resiko seperti kecelakaan atau musibah kematian nasabah/peminjam masih menyisakan hutang kepada pihak bank, oleh karena itu biasanya bank menyertakan asuransi pada setiap pemberian pinjaman atau kredit yang dikeluarkan, hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko. Dengan adanya asuransi maka ahli waris bisa terbebas dari tunggakan cicilan/utang jika debitur/peminjam meninggal dunia, Namun jika debitur tidak menyertakan asuransi pada pinjaman atau kreditnya maka utang terebut diwariskan kepada ahli warisnya hingga lunas/dilunasinya utang tersebut, hal ini diatauar dalam pasal 833 ayat (1) KUHPer menyatakan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Warisan menurut hukum di Indonesia diartikan sebagai harta kekayaan yang meliputi asset dan passive/utang. Jika seseorang meninggal dunia maka asset berharga termasuk utangnya, jatuh hak nya kepada ahli waris. Hal ini sesuai dan diatur dalam pasal 833 KUHPer, Namun menurut pasal Pasal 1100 KUHPerdata: “Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, sebanding dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu. Berdasarkan keterangan anda bahwa pinjaman sudah disertai dengan asuransi. Asuransi yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship (“PMK 124/2008”). Pasal 1 angka 2 PMK 124/2008 tersebut menyatakan: “Asuransi Kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit” Asuransi ini dikenal dengan istilah asuransi jiwa kredit (credit life insurance). Asuransi ini termasuk dalam lingkungan asuransi jiwa dalam bentuk perlindungan kepada debitur terhadap risiko macetnya pelunasan sisa pinjaman. Asuransi jiwa kredit meng-cover ketidakmampuan debitur dalam melunasi sisa pinjaman akibat risiko meninggal dunia, mekanisme asuransi berjalan pada saat debitur meninggal dunia. Jadi peran asuransi ini dapat meringankan beban ahli waris ketika debitur tersebut meninggal, sisa utang yang belum dibayarkan akan dianggap lunas. Selanjutnya terkait dengan pengambilan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dijaminkan pada bank dalam rangka memperoleh pinjaman, terkait dengan pengambilan sertipikat tanah yang dijaminkan/diagunkan di Bank, terdapat berbagai persyaratan yang diminta bank, seperti adanya bukti lunas, surat/akta kematian (ayah anda), surat kuasa adik anda serta identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa, Buku Rekening, Kartu Tanda Penduduk atau KTP Nasabah dan Penjamin, Surat Keterangan Ahli Waris (Penjamin Meninggal Dunia), Surat Keterangan Ahli Waris (Penjamin Meninggal Dunia), Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris (Penjamin Meninggal Dunia), Surat Kuasa Dari Ahli Waris Lain (Penjamin Meninggal Dunia dan Salah). Jika kreditor /bank tetap tidak mengembalikan sertipikat hak milik atas tanah adik Anda (SHM adik Anda/ayah anda), walaupun sudah melengkapi semua persyaratannya. Maka Anda dapat mencoba meminta dengan cara kekeluargaan. Akan tetapi jika cara tersebut tetap tidak berhasil, Anda dapat melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Demikian, yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Menteri Keuangan RI No. 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship (“PMK 124/2008”).