Keabsahan Surat Pernyataan Almarhum Menjaminkan Rumah sebagai Jaminan Pelunasan Utang dan Ancaman Pengosongan Setelah Pembayaran Sebagian Utang

Dijawab oleh: Azhari, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Terima kasih Saudari Cicin atas persoalan yang disampaikan kepada kami, Sebelum kami menjawab pertanyaan saudari, terlebih dahulu kami akan menjelaskan pengertian terkait Hutang Piutang. Hutang adalah uang yang kita pinjam dari orang lain. Pinjaman atau hutang ini wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan piutang adalah pemberian kredit atau pinjaman dana baik secara tunai dan nontunai kepada individu maupun perusahaan. Pada umumnya, piutang terjadi karena seseorang tidak bisa melunasi transaksi tepat waktu. Dalam artian lain, piutang adalah sebutan bagi uang yang Anda pinjamkan kepada orang lain. hutang adalah uang yang kamu pinjam dari orang lain. Pinjaman atau hutang ini wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Besaran hutang tergantung dari kebutuhan individu atau perusahaan. Sedangkan piutang adalah pemberian kredit atau pinjaman dana baik secara tunai dan nontunai kepada individu maupun perusahaan. Pada umumnya, piutang terjadi karena seseorang tidak bisa melunasi transaksi tepat waktu. Dalam artian lain, piutang adalah sebutan bagi uang yang Anda pinjamkan kepada orang lain. Transaksi yang melandasi semua kejadian tersebut di atas adalah hubungan pinjam-meminjam uang (hutang- piutang). Dokumen yang menyatakan adanya hubungan tersebut adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Pihak ke II dengan persetujuan dari alm. suami. Persoalan hukum timbul terletak pada pelaksanaan kewajiban pembayaran atau pelunasan jumlah-jumlah hutang yang wajib dibayar oleh Pihak I (Alm. Suami) kepada Pihak ke II berdasarkan surat persoalan tersebut, dimana Pihak II (istri alm) telah membayar 42,5% dan sisanya 57,5% akan dibayarkan oleh istri alm. Dengan cara mencicil, sedangkan Saat ini istri dari almarhum tidak memiliki pekerjaan tetap, dengan demikian hutang piutang tak dapat diselesaikan tepat waktu. Dari persoalan yang saudara sampaikan kepada kami. Pertama-tama yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah bagaimana isi perjanjian hutang piutang antara pihak ke I dengan pihak II, yang dibuat oleh alm.suami saudara sebagai penerima hutang dengan Pihak II sebagai pemberi hutang, apakah perjanjian yang dibuat sudah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHper antara lain adanya kesepakatan kehendak, kecakapan berbuat menurut hukum, perihal tertentu, kausa yang diperbolehkan. Atau apakah sudah sesuai dengan UU No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Rumah/Tanah. Menurut pasal 1320 KUHPer adanya syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu perjanjian/kontrak dianggap saah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut. Menurut hukum kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur paksaan, penipuan dan kekhilapan. Bila ada unsur penipuan tentu perjanjian/kesepakatan itu tidak sah atau dapat dibatalkan (lihat pasal 1321KUHPer) dan pelakunya dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena ada unsur penipuan tersebut. Dalam Unndang-Undang Nomor 4 tahun 1996. Terkait dengan persoalan yang saudara kemukakan kepada kami mengenai, perjanjian hutang piutang antara alm. suami saudara dengan pihak ke II, dengan jaminan sertifikat hak milik atau istilah lain Rumah, apakah sudah melalui proses seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Rumah atau Tanah ?. Kami melihat dari persoalan diatas, proses itu sepertinya belum dilakukan oleh saudara, walaupun saudara tidak menyampaikan/memperlihatkan isi perjanjian hutang piutang antara alm. suami saudara dengan pihak II tersebut kepada kami. Idealnya isi perjanjian hutang piutang tersebut mencantumkan bahwa jika terjadi wanprestasi maka sertifikat, Rumah atau tanah sebagai jaminan bisa dijadikan pembayaran hutang, isi perjanjian juga menyebutkan jumlah nominal uang yang diperhutangkan agar lebih jelas Jika dijual Rumah atau tanah yang sertifikatnya sebagai jaminan tersebut, dapat menutupi hutang piutang alm, suami saudara dan apabila ada kelebihan dari harga jual maka kelebihan tersebut merupakan hak saudara. Sebagai saran dari kami, untuk itu, agar saudara melakukan musyawarah secara kekeluargaan antara saudara dengan pihak ke II, agar kasus hutang piutang dapat diselesaiakan secara adat. Demikian semoga dapat bermanfaat. Disclaimer : Jawaban Konsultasi Hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai mana putusan Pengadilan Dasar Hukum : UU No 4 Tahun 1996 pasal 1320 KUHperdata Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.