Keabsahan Pensertifikatan Tanah Ayah atas Nama Anak dan Penyerahan Sertifikat yang Ditahan Karena Ancaman Pemilik Asal

Dijawab oleh: Rr Yuliawiranti, S.H., C.N., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Berdasarkan permasalahan hukum yang disampaikan oleh klien, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan keterangan klien, tanah tersebut sudah bersertifikat dan sudah atas nama klien, tetapi tidak dijelaskan oleh klien, apa dasar peralihan haknya ketika sertifikat tersebut sudah atas nama klien, karena menurut klien, ayahnya menghilang entah dimana. Oleh karena itu, kami berasumsi bahwa selama pengajuan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh klien disetujui dan diproses oleh kantor pertanahan, maka hal itu dibenarkan dan hingga terbit sertipikat. Karena berdasarkan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur sebagai berikut: Pasal 37 (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam peusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan. Jadi berdasarkan Pasal 37 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2997 tersebut, dalam keadaan tertentu, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 37 ayat (2) ini, maka bisa saja Kepala Kantor Pertanahan setempat menerbitkan sertipikat atas nama klien 2. Bahwa berdasarkan keterangan klien, pamong yang mengurus tidak mau memberikan sertifikat tersebut kepada klien, karena diancam oleh ayah klien. 3. Bahwa mengenai ancaman ini ada aturan yang mengaturnya yaitu dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Jika ancaman tersebut melalui media elektronik, pelaku pengancaman dapat dikenakan pidana berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah oleh  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (“UU No 19 Tahun 2016”) yaitu Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016, dengan bunyi sebagai berikut: Pasal 29 UU ITE: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 45B UU No.19 Tahun 2016: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dalam penjelasan Pasal 45B UU No, 19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (cyber bullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil. Jadi jika perbuatan ancaman tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang telah diatur dalam pasal-pasal tersebut, maka perbuatan ancaman tersebut bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian. A. Kesimpulan Bahwa berdasarkan penjelasan yang sudah kami sampaikan di atas, maka saran kami adalah sebagai berikut: a. jika ancaman tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, Pasal 29 dan Pasal 45B UU No.19 Tahun 2016 (UUITE), maka perbuatan ancaman tersebut bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian. b. Tetapi jika permasalahan tersebut masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka hal ini jauh lebih baik, dibandingkan dilanjutkan ke jalur hukum, karena jalur hukum merupakan upaya terakhir, jika musyawarah kekeluargaan sudah ditempuh namun gagal. Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat, terima kasih. Disclaimer: Jawaban Konsultasi Hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum: 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah oleh  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.