Kendala Balik Nama Sertifikat Tanah Akibat Penjual Tidak Kooperatif dengan Bukti Jual Beli Berupa Kwitansi Bermaterai

Dijawab oleh: Bernita Sinurat, S.I.Komp. (Penyuluh Hukum Ahli Pertama) Terima kasih atas pertanyaan dari saudara Evi Deliana. Terkait dengan pertanyaan yang saudara ajukan, perlu kami sampaikan bahwa dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan ”Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Setelah saudara memiliki bukti jual beli tanah berupa kwitansi tersebut, seharusnya saudara dan pihak pemilik sertifikat tanah melakukan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan PPAT agar jual beli tanah tersebut terdaftar di Kantor Pertanahan. Dalam Pasal 1474 dan 1475 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPedata) disebutkan bahwa ”Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik sipembeli.” Namun berdasarkan informasi yang saudara sampaikan, bahwa pemilik sertifikat tanah yang pertama mempersulit saudara selaku pembeli tanah tersebut, maka yang dapat saudara lakukan adalah mengajukan upaya hukum berupa gugatan perdata atas dasar wanprestasi (cidera janji) karena pihak pemilik sertifikat tanah selaku penjual tidak melakukan AJB di hadapan PPAT sebagai penyerahan peralihan hak atas tanah tersebut. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar hukum: - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon Saudara untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50- QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1