Kemungkinan Gugatan Perdata terhadap Anak Berusia 11 Tahun atas Dugaan Pencemaran Nama Baik dan Fitnah

Dijawab oleh: Safril Nurhalimi, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Sebelumnya kami mengucapkan Terima Kasih Atas Pertanyaan sdr/i. NOVA dari JAWA BARAT terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anda kepada tim konsultan hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN secara on line. Terkait dengan permasalahan/pertanyaan hukum yang anda tanyakan kepada kami, maka saya akan memberikan pandangan hukum atas permasalahan yang anda hadapi dari sisi hukum dan maupun peraturan lain yang terkait berdasarkan informasi dan kronologis kejadian peristiwanya yang telah kami terima dari anda. Dengan perkembangan zaman yang pesat saat ini yang dibarengi dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi bebasis internet/IT, maka tindak pidana dapat terjadi bukan hanya dilakukan oleh perorangan yang sudah dewasa melainkan juga dapat dilakukan oleh anak di bawah umur. Seperti tindak pidana pencemaran nama baik, bodyshaming, bulliying dsb yang saat ini marak pula dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai pelaku tindak kejahatan. Untuk Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, pada prinsipnya, mengacu pada UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasal 1 angka 2 UU SPPA membagi 3 (tiga) definisi anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu ;  anak yang berkonflik dengan hukum,  anak yang menjadi korban tindak pidana,  anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 3 UU No. 11 TAHUN 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012 ini mengacu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2011 yang memutuskan bahwa anak yang bisa dituntut pertanggungjawaban hukum atas tindakan pidananya adalah di atas 12 tahun dan Untuk yang masih di bawah 12 tahun akan dikembalikan ke keluarga atau negara. Berdasarkan salinan putusan MK tanggal 2 Februari 2011, MK mempertimbangkan penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak yang telah diterima dalam praktik sebagian negara-negara. Dalam pertimbangannya, MK menilai anak yang belum berusia 12 tahun belum memiliki kesadaran hukum dan tindakannya. Sehingga, anak di bawah 12 tahun belum bisa dituntut pertanggung jawaban jika melakukan tindak pidana. Penetapan batas umur 12 tahun ke atas sudah bisa dituntut pertanggung jawaban hukum dengan mempertimbangkan anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil. Jika terjadi tindak pidana bagi anak dibawah umur maka akan diadakan Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidanaringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.(2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: pasal 10 ayat 2 a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3(tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan  berdasarkan Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: Pasal 11 a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana,Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkannya kembali kepada orangtua/Wali; atau b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Di dalam system hukum perdata Barat (KUHPerdata) ada bagian pasal yang memberi kemungkinan adanya tuntutan perdata yang bersumber dari undang undang karena perbuatan manusia yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht matigdaat).Pasal KUHperdata ini dimaksud menampung pemenuhan rasa keadilan bagi korban pidana yang menderita kerugian atas kesalahan yang dilakukan pelaku pidana Tanggung jawab perdata dalam perbuatan melawan hukum apabila dilakukan oleh seorang anak yang belum mencapai umur dewasa yaitu seorang yang masih dibawah kekuasaan orang tua dibebankan kepada orang tuanya atau walinya..Dasar hukumnya seperti yang tercantum pada Pasal 1365 KUH Perdata ayat 2 “Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.” Untuk tuntutan hak berdasarkan perbuatan melawan hukum harus didasarkan salah satu perilaku : 1. Yang melanggar hak orang lain ; 2. Yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 3. Yang bertentangan dengan kesusilaan 4. Yang bertentangan dengn kepaturan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup. Jadi, bagi pelaku tindak pidana anak berusia 11 tahun (dibawah 12 tahun) maka tidak bisa dituntut secara pidana sebagaiamana diatur dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sebagaiamana uraian yang telah kami sampaikan diatas tentang mekanisme penyelesaian kasus/perkara, namun untuk ganti kerugian bisa dituntut oleh pihak korban kepada orang tua/wali dari si anak pelaku tindak pidana secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih Dasar hukum:  BW-Hukum Perdata  UU No. 11 TAHUN 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer - Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. - Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten.