Tuntutan Hukum atas Janji Penjualan Kembali Kompor dan Dugaan Penipuan Biaya Administrasi oleh Karyawan Stand di Pusat Perbelanjaan

Dijawab oleh: Nurhayati, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaan Saudara Hery Sugianto kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang kasus penipuan dalam jual beli. Sebelumnya dapat kami sampaikan bahwa jual beli yang Saudara lakukan bisa disebut bundling, yaitu penjualan dua atau lebih produk yang berbeda dalam satu paket. Hal tersebut dilakukan penjuan sebagai suatu strategi pemasaran sehingga harga menjadi lebih ekonomis/murah dari total harga kemasan per satuannya, dan biasanya dilakukan terhadap produk-produk yang kurang laku/kurang diminati konsumen di pasaran. Di dalam Pasal 7 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Pelrindungan Konsumen) disebutkan bahwa Pelaku usaha berkewajiban untuk: a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya di dalam Pasal 10 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa; c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa; d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. Kemudian di Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Pelaku usaha pun dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. Lebih jelas lagi di dalam Pasal 13 UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Dengan demikian tindakan penjual kompor bodum yang memberikan undian hadiah berupa diskon 1 juta, bonus 2 kompor bodum, 1 panci dan 1 panci presto merupakan penawaran/promosi yang menyesatkan karena hal tersebut merupakan hal yang dilarang dalam Pasal 10 UU Perlindungan Konsumen. Terlebih lagi salah satu karyawan yang bernama Tya menawarkan untuk membantu menjualkan salah satu kompor tersebut yang pada akhirnya sebenarnya si pembeli hanya diberikan 1 kompor tersebut, jadi bonus hadiah yang salah satunya mendapatkan 2 kompor bodum itu merupakan pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan. Hal ini juga dapat dikatakan melanggar ketentuan dalam Pasal 13 UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Penjual atau pelaku usaha dapat diancam dengan Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar dan atau diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp500 juta. Selain pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha juga diancam ketentuan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.” Perbuatan tersebut dapat dinamakan “penipuan” dengan memenuhi unsur- unsur: a. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; b. maksud pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; c. membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong. satu kata bohong tidaklah cukup, harus terdapat banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Menurut kami, pelaku usaha dapat dikatakan melakukan penipuan karena berusaha membujuk Saudara dengan tipu muslihat dan/atau rangkaian perkataan bohong mengenai rincian bundling, potongan harga, tawaran bonus yang menggiurkan serta ditambah dengan menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya seperti yang dijanjikan karyawan yang bernama Tya tersebut. Dilihat dari hukum perdata kegiatan jual beli barang tersebut merupakan suatu perjanjian jual beli karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu kesepakatan para pihak, kecakapan membuat perikatan, suatu pokok persoalan dan suatu sebab yang halal. Namun perjanjian jual beli tersebut dapat dibatalkan karena adanya unsur penipuan sebagaimana dalam Pasal 1328 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa:  “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan” Dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Saudara dapat membawa kasus ini ke ranah hukum baik pidana maupun perdata. Demikian penjelasan tentang permasalahan hukum saudara, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai nasihat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.