Pembuatan Surat Pernyataan Kesanggupan Ayah Kandung untuk Memenuhi Hak Anak dan Pengaturan Denda Jika Dilanggar

Dijawab oleh: Iva Shofiya, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terkait pertanyaan anda, ada beberapa hal terkait nafkah anak, pengaturan yang ada sebagai berikut : Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.” Sedangkan berdasarkan kompilasi hukum Islam, dalam pasal 149 terkait akibat putusnya perkawinan (perceraian) karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mutah yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla ad dukhul b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nuyuz dan dalam keadaan tidak hamil. c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qaba ad dukhul d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Dalam pasal 156 KHI diatur pula akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah sbb : a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2. Ayah, 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping dari ibu 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping dari ayah b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun nafkah dan hadhanah telah dicukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula; d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d) f. Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.. Berdasarkan ketentuan diatas maka kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak tetap harus diberikan/tidak terputus walaupun anak tersebut dalam hadhanah (pengasuhan) ibunya atau tidak turut padanya (ayah). Terkait konsekuensi tidak memberikan nafkah anak, perlu diketahui bahwa setiap anak melekat hak dasar anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 35 Tahun 2014. Pada dasarnya setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Ini berarti orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh anaknya dan tidak menelantarkannya. Konsekuensi bagi ayah selaku orang tua tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anak tersebut, maka dapat dipidana karena melakukan tindak pidana penelantaran anak sebagaimana diatur dalam pasal 76B yang berbunyi, :”Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), berdasarkan pasal 77B. Selain itu juga dalam UU lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) diatur pula masalah penelantaran anak, dimana kewajiban suami/bapak dalam rumah tangga juga terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Anak merupakan orang dalam lingkup rumah tangga yang perlu dirawat dan dipelihara oleh orang yang menjadi penanggung baginya, dalam hal ini adalah bapak. Oleh karena, itu, secara undang-undang, seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah bagi anak. Sanksi bagi bapak yang tidak menafkahi anaknya tersebut adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. UU 35/2014 juga mengatur larangan bagi setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Setiap Orang yang melanggar ketentuan ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta. Pasal 45 UU Perkawinan menyebutkan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahkan kewajiban tersebut terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus akibat perceraian. Kewajiban ini juga ditegaskan dalam Pasal 26 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak. Selain itu juga Kewajiban dan Tanggungjawab keluarga dan orang tua terdapat di dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Bab IV tentang kewajiban dan tanggungjawab, yang mengatakan bahwa; (1) Orang tua berkewajiban dan tanggungjawab untuk; a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi; b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. Mencegah terjadinya perkawinan diusia anak-anak. (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana yang disebutkan dalam pasal (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak diatur dari Pasal 2 sampai Pasal 8. bahwa 1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. 2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna. 3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. 4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. 5. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan. 6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan hukum. 7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. 8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhannya dan perkembangannya. 9. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangannya sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan. 10. Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial. Berdasarkan ketentuan diatas, adalah kewajiban orang tua menafkahi anaknya. Namun dalam kasus anda tidak dijelaskan alasan ayah meninggalkan anda, apakah karena perceraian atau bukan. Perlu diketahui berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana yang disebutkan dalam pasal (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun apabila ayah anda meninggalkan anda karena perceraian, maka dapat dituntut apabila tidak menafkahi anaknya berdasarkan ketentuan diatas. Saran kami, jika anda mengetahui keberadaan ayah anda, datangilah beliau dan sampaikan kerinduan dan keinginan anak sebagai anak untuk bersilatuhrahmi serta tidak memutus hubungan antara ayah dan anak. Adapun keinginan anda untuk menuntut hak anda selama 20 tahun yang diabaikan ayah anda, tanyakanlah hal tersebut dan diskusikan secara baik-baik sebelum anda membawa masalah ini ke jalur hukum. Terkait adanya syarat atau denda hal tersebut dapat dimusyawarahkan, apabila dilakukan secara perdata adalah sebuah perjanjian yang harus disepakati para pihak, sebagaimana ketentuan terkait perjanjian yaitu dalam pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi : Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang Demikian semoga penjelasan diatas dapat mencerahkan. Dasar Hukum: - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan Anak - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.