Risiko Pidana dan Penyelesaian Sengketa Over Kredit Mobil yang Menunggak dan Belum Dilunasi oleh Pihak Ketiga ke Leasing

Dijawab oleh: Iva Shofiya, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaan Saudara, saudara mengover kreditkan mobil tersebut kepada pihak ketiga (pembeli mobil berikutnya) tanpa sepengetahuan leasing/lembaga pembiayaan keuangan yang sah atau dapat dikatagorikan bahwa proses over kredit yang saudara lakukan dibawah tangan. Penjualan mobil di bawah tangan/over kredit di bawah tangan yang dilakukan oleh saudara selaku debitur yang belum melunasi hutangnya adalah termasuk perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHP menjelaskan ” Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang lain karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut” karena pada prinsipnya mobil tersebut merupakan benda jaminan hutang saudara (debitur) kepada bank/leasing, sehingga bank/leasing dapat menuntut saudara (debitur) untuk membayar kewajiban pembayaran sesuai yang diperjanjikan atau melunasi hutangnya, dan perbuatan Saudara sebagai penjual /yang mengover kreditkan dapat dikenakan pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Penjualan mobil yang saudara (debitur) lakukan dibawah tangan tidak menghapus kewajiban debitur untuk membayar dan melunasi hutangnya kepada bank/leasing, walaupun mobil kredit tersebut telah berpindah tangan/dipindah tangankan. Dalam pasal 372 KUHPdisebutkan bahwa ” Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memilki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Namun jika dicermati maka perjanjian antara saudara dengan pihak ketiga sesungguhnya adalah batal demi hukum/ batal sejak awal, hal ini karena tidak terpenuhinya syarat ketiga pasal 1320 KUH Perdata yaitu oleh sebab yang halal. Pada dasarnya setiap orang bebas membuat perjanjian sepanjang memenuhi syarat syahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan serta ketertiban umum. Menurut pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya , ini berarti semua perjanjian, perjanjian apapun dan diantara siapapun, namun tetap ada batasnya yaitu tidak bertentangan dengan undang undang. Mengingat begitu pentingnya suatu perjanjian agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari akibat kurang pahamnya seseorang dalam membuat suatu perjanjian berikut kami sampaikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat dalam pasal 1320 KUH Perdata disebutkan unsur-unsur yaitu: 1, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengukatkan dirinya; 2, Cakap, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian 3, Suatu hal tertentu dan 4. suatu sebab yang halal Pernyataan pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian, sedangkan persyaratan ketiga dan empat disebut sebagai syarat objektif. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat ktiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (perjanjian tersebut sejak awal sudah batal). Selanjutnya dapat kami sarankan kepada saudara untuk segera melakukan over kredit secara legal/resmi melalui leasing, sehingga kewajiban saudara untuk melakukan pembayaran baik angsuran/cicilan maupun pelunasan hutang atas pembelian mobil berpindah kepada pihak ketiga. Terkait dengan hal tersebut saudara segera menghubungi pihak ketiga untuk meminta pertanggung jawaban sesuai dengan perjanjian yang saudara buat bersama dengan pihak ketiga atau jika memang dipandang perlu diminta untuk mengembalikan mobil tersebut kepada saudara dengan alasan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh saudara dan pihak ketiga adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum. Namun jika pihak ketiga tidak dapat memenuhi kewajibannya maka saudara dapat melaporkannya kepada pihak berwajib karena adanya dugaan tindak penggelapan. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum 1. KUHPerdata 2. KUH Pidana 3. UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia Disclaimer: Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagaipendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.