Pemantauan Status Usulan Pembebasan Bersyarat dan Asimilasi serta Perhitungan 2/3 Masa Pidana dan Kewajiban Menjalani Pidana Setelah Justice Collaborator

Dijawab oleh: Nurhayati, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaan Saudara ……kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang menanyakan pengusulan Pembebasan Bersyarat dan asimilasi yang sudah diajukan. Sebelumnya dapat kami sampaikan bahwa UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) memberikan hak kepada narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) dan pembebasan bersyarat, dimana hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yg telah diubah dengan PP No 99 Tahun 2012, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Permenkumham No 3/2018). Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan, sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (“UU 12/1995”). Pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat: a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana; c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, bersemangat; dan d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Namun bagi narapidana kasus narkoba, selain syarat tersebut diatas juga harus memenuhi syarat tambahan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 34 A ayat (1) PP 99/2012 jo Pasal 85 Permenkumham No 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 juga harus memenuhi syarat: a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Dengan demikian narapidana kasus narkoba, untuk memperoleh pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat tambahan yakni bersedia menjadi Justice Collaborator (JC) yakni sebagai saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerjasama dengan  penegak hukum. Peran kunci yang dimiliki oleh justice collaborator antara lain: 1. Untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian asset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara; 2. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum; dan 3. Memberikan kesaksian di dalam proses peradilan. Dengan demikian kedudukan justice collaborator merupakan saksi sekaligus sebagai tersangka yang harus memberikan keterangan dalam persidangan, selanjutnya dari keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan, baik melalui remisi maupun pembebasan bersyarat. Justice collaborator merupakan salah satu syarat bagi narapidana kasus narkotika yang hukumannya 5 (lima) tahun ke atas untuk mendapatkan remisi atau Pembebasan bersyarat, surat keterangan sebagai JC tersebut di keluarkan oleh Badan Nasional Narkotika (BNN) atau kepolisian terkait. Surat tersebut disertakan dalam pengajuan usulan memperoleh Pembebasan Bersyarat dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut : a. Fotocopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) c. Lapporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan. e. Salinan register F dari Kepala Lapas f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas g. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemeirntah, instansi swasta atau Yayasan yang diketahui lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : 1. Narapidana tidak melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat. Dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan (Pasal 83 ayat (2) Permenkumham No 3 Tahun 2018). Dengan demikian pembebasan bersyarat dapat diajukan jika Saudara telah menjalani 2/3 masa pidana atau 2/3 dari vonis 6 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan dan karena saudara narapidana kasus narkoba yang divonis 6 tahun 6 bulan maka untuk mengajukan usulan Pbembebasan Bersyarat harus disertai surat keterangan dari BNN atau kepolisian terkait yang menyatakan saudara sebagai Justice Colaborator (JC). Terkait kapan saudara tepatnya telah menjalani 2/3 masa pidana untuk bisa mengajukan PB, saudara dapat mengecek pada Sistem Database pemasyarakatan (SDP). SDP merupakan sebuah sistem terintegrasi yang mencakup proses Pemasyarakatan yang meliputi perekaman data WBP dan tahanan sejak masuk ke dalam Lapas/Rutan/LPKA, Pembinaan hingga pembimbingan. Dalam SDP terdapat beberapa fitur layanan bagi narapidana antara lain seperti fitur pengusulan untuk program Integrasi yang meliputi Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB), Remisi (Pengurangan masa tahanan). Selain itu, terdapat juga aplikasi SDP untuk Self Service yang berfungsi sebagai layanan informasi mandiri bagi narapidana dan keluarganya Adapun Proses/Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Umum adalah sebagai berikut : 1. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen. 2. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana Narapidana berada di Lapas. 3. Selanjutnya, Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan. 4. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. 5. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas. 7. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat. Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Demikian penjelasan tentang permasalahan hukum saudara, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai nasihat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum : - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, - Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP ) - Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.