Prosedur Pengecekan dan Pengamanan Status Sertifikat Tanah yang Nomor dan Dokumennya Tidak Diketahui

Dijawab oleh: Setiyo Budi, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Yth Shinta Rostianti. Pertanyaan saudara mungkin terkait ayah yang memiliki sebidang tanah namun tidak memiliki surat-surat seperti kepemilikan pada umumya, artinya PBB, AJB ataupun sertipikat. Hal ini bukan bagaimana cara mengeceknya, namun menurut saya bagaimana cara mengurusnya. Pada dasarnya jika tanah tersebut belum memiliki surat-surat tentunya kita harus mengurus surat- surat tersebut melalui prosedur sesuai dengan ketentuan permohonan tanah pada umumnya. Untuk tanah dengan kondisi seperti ini, ada langkah yang harus dilakukan jika ingin mensertifikatkannya. Langkah yang pertama harus dilakukan adalah membuat surat pernyataan bahwa tanah tersebut sudah dikuasai oleh pemohon sertifikat selama paling sedikit 20 tahun secara terus menerus dan tanpa ada sengketa dengan pihak lain. Surat peryataan tersebut dibuat di bawah tangan dan disaksikan oleh dua orang saksi, sebisa mungkin saksinya adalah ketua RT atau RW daerah yang bersangkutan. Karena ketua RT dan RW tentu mengetahui sejarah tanah yang ada di wilayahnya. Di samping itu pejabat RT dan RW merupakan orang yang dipercaya. Surat pernyataan tersebut kemudian dilaporkan dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat. Langkah selanjutnya, berdasarkan surat peryataan tersebut maka pemohon bisa memohonkan sertifikat ke kantor pertanahan. Bukti penguasaan tanah berupa surat pernyataan tersebut dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya seperti identitas pemohon yang diwakili oleh KTP dan KK, foto kopi SPPT PBB dan bukti pembayarannya, dan lain-lain. Kok bisa tanah yang tidak ada alas haknya bisa dimohonkan sertifikat? Ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 24. Pasal 24 (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti- bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani- nya. (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersang-kutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-turut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu- pendahulunya, dengan syarat: 1. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; 2. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. Nah, di ayat 2 kelihatan bahwa surat pernyataan penguasaan fisik yang disaksikan oleh orang yang dipercaya (bisa ketua RT dan RW) dianggap sebagai alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa tanah tersebut memang milik orang yang menguasai tanah tersebut. Hal ini berlaku juga bagi penguasaan secara waris. Misalnya satu keluarga sudah mendiami sebidang tanah dan bangunan selama lebih dari 20 tahun. Kemudian si orang tua meninggal dengan demikian penguasaan atas tanah dan bangunan tersebut jatuh kepada ahli warisnya. Dengan kondisi seperti ini, ahli waris dapat memohonkan sertifikat walaupun umurnya masih 20-an tahun atau bahkan kurang. Secara logika si ahli waris belum cukup menguasai tanah tersebut selama 20 tahun, tetapi berdasarkan PP 24 ayat 2 si pemohon menguasai tanah tersebut meneruskan penguasaan dari pendahulunya (si pewaris) yang sudah menguasai tanah secara terus-menerus sebelumnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Demikianyang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua Dasar Hukum Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 24. Pasal 24 DISCLAIMER: Jawaban Konsultasi Hukum Semata-Mata Hanya Sebagai Pendapat Hukum Dan Tidak Mengikat Sebagaimana Putusan Pengadilan. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.