Keabsahan Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa yang Tidak Mencantumkan Anak Kandung dan Upaya Hukum atas Penjualan Harta Warisan oleh Istri Pertama Ayah

Dijawab oleh: Febi Ardhianti, S.E. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Terima kasih atas pertanyaan saudara kepada kami Penyuluh Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dari pertanyaan saudara dapat kami simpulkan sebagai berikut : 1. Saudara beragama kristen 2. Saudara anak dari istri ke 2, sebelum ayah saudara meninggal, ibu dan ayah suadara sudah bercerai. 3. Ibu tiri saudara (istri pertama) membuat surat keterangan ahli waris, di kelurahan. 4. Surat keterangan waris hanya ada nama ibu tiri saudara 5. Ibu tiri saudara tidak memiliki anak. 6. Saudara merasa memiliki Hak katas warisan ayah saudara. Pertanyaan saudara kepada kami : 1. Kemana saudara akan menggugat masalah tersebut 2. Apakah surat keterangan ahli waris yang di keluarkan lurah sah 3. Apakah ada unsur pidana dalam kasus ini. Dalam penerapan hukum waris, apabila seorang pewaris yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang digunakan adalah sistem pewarisan berdasarkan Hukum Waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah: 1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata); 2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Ketentuan mengenai waris dalam KUH Perdata diatur dalam Bab XII Buku II KUH Perdata. Pasal 832 KUH Perdata menyatakan: “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.  Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”   Lebih lanjut menurut Pasal 852 KUH Perdata: “Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.”   Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu: 1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata). 2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris 3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris 4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.   Mengapa ahli waris dibagi ke dalam 4 golongan ini. Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada.   Dengan demikian Saudara merupakan keturunan langsung dari orang tua Saudara, dan saudara berhak atas harta waris sesuai dengan pembagian yang diatur KUHPerdata. Harta warisan wajib dibagi kepada seluruh ahli waris yang sah dan tidak boleh dikuasai oleh salah seorang saja, karena ahli waris yang lain pun mempunyai hak yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 1066 KUHPerdata dinyatakan sebagai berikut:  “Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima harta peninggalan tersebut dalam keadaan tidak terbagi.Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu.”   Dalam kasus yang saudara sampaikan mungkin ibu tiri saudara lupa memasukan nama saudara dalam surat keterangan hak waris. menurut pendapat kami, sebaiknya saudara menanyakan hal tersebut kepada ibu tiri saudara, jika memang ibu tiri saudara lupa memasukan nama saudara maka ibu tiri saudara dan saudara dapat menemui lurah untuk merubah surat keterangan hak waris tersebut dengan membawa bukti-bukti kalau saudara juga merupakan alih waris. Tapi jika memang ibu tiri saudara dengan sengaja tidak ingin memasukan nama saudara sebagai ahli waris maka, saudara dapat mengajukan gugatan pembagian harta warisan (Gugat Waris) ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 834 KUHPerdata yang berbunyi :  ”Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian jika ada berapa waris lainnya.” Selanjutnya dari pertanyaan saudara apakah surat keterangan ahli waris yang di keluarkan lurah sah. Menurut Surat Mahkamah Agung (“MA”) RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991. Surat MA tersebut telah menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta, yang menyatakan bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk Warga Negara Indonesia itu: 1. Untuk penduduk golongan eropa dan WNI keturunan tionghoa, keterangan warisnya dibuat dihadapan Notaris; 2. Untuk penduduk WNI keturunan timur asing yang berwenang membuat keterangan warisnya adalah Balai Harta Peninggalan (BHP); dan 3. Untuk penduduk pribumi, keterangan waris cukup dibuat di bawah tangan, yang disaksikan dan dibenarkan (disahkan) oleh Lurah dan kuatkan oleh camat setempat. Bedasarkan pejelasan Surat Makamah Agung Surat keterangan waris tersebuat dapat di buat dibawa tangan dibuat oleh lurah dan di kuatkan oleh camat. Tetapi penetapan ahli waris di buat di pengadilan (Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri) atau akta waris yang dibuat oleh notaris diakui secara hukum. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya apakah ada unsur pidana dalam kasus saudara. jika ibu tiri saudara dengan sengaja menghilakan nama saudara sebagai ahli waris maka ibu tiri saudara sudah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:  1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain 3. Bertentangan dengan kesusilaan 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Dan apabila ibu tiri saudara melakukan perbuatan mengalihkan harta waris tersebut atau menjual tanpa sepengetahuan dari ahli waris (saudara), dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP yang menyatakan: “barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah” Karena harta warisan sifatnya harta bersama, sehingga jika salah satu pihak sebagai pihak yang diberikan kekuasaan untuk menguasai sementara atas harta tersebut dan mengalihkannya tanpa sepengetahuan dari para ahli waris lainnya, maka hal tersebut dikategorikan sebagai perbuatan penggelapan.   Demikian penjelasan tentang permasalahan hukum saudara, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Demikin penjelasan kami semoga dapat bermanfaat, Terima kasih Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum, yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. - Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten. Dasar Hukum: 1. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata 2. Surat Mahkamah Agung (“MA”) RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.