Keabsahan Menikah Lagi Setelah Pernikahan Siri Tidak Tercatat dan Berpisah Tanpa Surat Cerai

Dijawab oleh: Sudaryadi, S.Ag., S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih telah berkonsultasi kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Terkait pertanyaan yang anda ajukan dapat kami jelaskan sebagai berikut: Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1 ) dan ayat (2), bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan 2 menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Dalam perkawinan siri yang anda tanyakan karena tidak adanya pencatatan di hadapan Negara maka perkawinan siri tidak memiliki legalitas. Artinya perkawinan siri sah secara agama namun tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan Negara. Dengan kata lain, perkawinan siri tidak diakui oleh Negara. Begitupun dampak yang ditimbulkannya menyangkut status anak pernikahan siri disamakan statusnya dengan anak luar kawin sebagaimana dalam Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibatnya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, begitu juga mengenai harta yang diperoleh selama pernikahan siri tidak berdampak secara hukum. Menjawab pertanyaan anda karena pernikahan siri dalam hukum Negara dianggap tidak ada pernikahan maka perceraiannya juga dianggap tidak ada perceraian. Secara hukum Negara seseorang yang menikah siri masih dianggap lajang/tidak kawin karena tidak adanya catatan Negara, maka ketika anda akan menikah legal di KUA tidak membutuhkan surat cerai dari pernikahan siri karena dianggap tidak ada perceraian, dan statusnya adalah lajang/tidak kawin. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai informasi hukum, saran hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.