Keabsahan Perjanjian Hak Asuh Anak Sebelum Perceraian dan Implikasinya terhadap Hak Asuh Anak di Pengadilan

Dijawab oleh: Sudaryadi, S.Ag., S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih telah berkonsultasi kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan istri dengan tujuan mendapatkan keluarga yang bahagia. Tetapi pada perjalanannya ada keluarga yang kandas di tengah jalan dan terjadi perceraian. Akibat perceraian menimbulkan beberapa masalah baru salah satunya adalah hak asuh anak. Meskipun terjadi perceraian dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a baik Ibu maupun Ayah tetap berkewajiban memelihara, mendidiknya berdasarkan kepentingan anak, serta tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Undang- Undang Perlindungan Anak, dan banyak putusan hakim sudah menegaskan hal yang harus didahulukan dalam perceraian adalah kepentingan terbaik anak. Berdasarkan Hukum Islam, pembagian hak asuh anak merujuk pada Kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 105 menyatakan : Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya Berdasarkan Pasal 105 KHI tersebut, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Dari penjelasan di atas sebagaimana pertanyaan Saudara anak yang masih di bawah 12 (dua belas) tahun sesuai aturan dalam Kompilasi Hukum Islam hak asuh jatuh kepada Ibunya, dan jika sudah mumayyiz yaitu usia 12 (dua belas) tahun ke atas dapat memilih akan ikut ayahnya atau ibunya. Menjawab pertanyaan anda disampaikan bahwa anak anda berusia 4 tahun dan 6 tahun jadi secara aturan hak asuh anak jatuh pada Ibu tanpa adanya suatu pernyataan/perjanjian. Tetapi bisa jadi jika anda akan membuat surat perjanjian dengan suami anda yang ditanda tangani oleh suami dan isteri tentu akan menjadi lebih kuat, namun apabila hanya surat pernyataan anda sendiri tanpa ada tanda tangan suami tentu hal tersebut menjadi tidak mengikat dan lemah. Meskipun aturan sudah mengatakan seperti itu bahwa anak di bawah 12 tahun hak asuh jatuh pada ibu, tidak menutup kemungkinan suami akan menggugat ke Pengadilan, anda harus mempersiapkan alasan-alasan yang kuat kenapa hak asuh harus jatuh pada ibunya, misalnya ayahnya yang tidak mempunyai akhlak yang baik dengan seringnya selingkuh dan alasan-alasan lain yang kuat. Hakim dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu akan memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ibunya atau jatuh kepada ayahnya, bila perlu anda dapat meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Posbakum yang ada di Pengadilan Agama untuk mendampingi jika harus diselesaikan di Pengadilan. Demikian jawaban kami semoga bermanfaat. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai informasi hukum, saran hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.