Penentuan Ahli Waris dan Status Harta serta Keabsahan Transaksi Gadai, Jual Tancepan, dan Pemanfaatan Tanah dalam Kasus Waris Adat Jawa Keluarga Bejo-Parni dan Giman

Dijawab oleh: Setiyo Budi, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Yth Evira Kami sudah memahami apa yang saudara sampaikan dan ceritakan terkait permasalahan tersebut. Jadi mengenai hal ini kita bukan menganut hukum adat jawa, melaikan hukum waris pada umum nya. Pertanyaan pertama saudara, yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris adalah saudara- saudara terdekat karena pewaris sudah tidak memiliki ayah dan ibu serta tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan. Pertanyaan kedua yang menjadi ahliwaris Bejo adalah keluarga dan kerabat terdekat Petanyaan ke tiga Hukum waris adat memiliki aturan yang berbeda-beda yang menjadikan sistem penerapannya bisa berlainan jika berdasarkan dengan adat masing-masing daerah atau komunitas. Pada dasarnya ada tiga sistem yang dijadikan patokan dalam hukum waris adat, yaitu:  Sistem Patrilineal  Sistem Matrilineal  Sistem Parental atau Bilateral Sistem patrilineal Sistem ini menganut pembagian warisan berdasarkan keturunan dari bapak atau ayah sehingga perempuan tidak mendapatkan porsi bagian dari warisan. Hukum waris adat dengan sistem patrilineal semacam ini masih diterapkan oleh beberapa suku di Batak, Gayo, Nias, Lampung, NTT, dan lainnya. Sistem matrilineal Hukum waris adat menggunakan sistem matrilineal berlawanan dengan sistem patrilineal yang mana pembagian warisan hanya diambil dari garis keturunan ibu. Sistem ini masih digunakan di Minangkabau, Timor dan Enggano. Dibandingkan dengan sistem adat patrilineal, sistem adat matrilineal jauh lebih sedikit. Tetapi faktanya tetap masih dijalankan secara turun-temurun. Sistem parental atau bilateral Sistem ini merupakan jalan tengah yang menganut pembagian harta warisan berdasarkan garis keturunan dari ayah dan ibu. Jadi tidak hanya salah satunya saja. Di dalam hukum waris adat ini, kedudukan laki-laki dan perempuan dianggap setara sehingga masing-masing garis keturunan bisa mendapatkan warisan yang merata. Sistem adat ini masih digunakan di daerah Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan, dan beberapa daerah lainnya. Pertanyaan ke lima Hukum Hutang Piutang Hukum Adat Dalam suasana hukum adat, hukum hutang piutang atau hukum perutangan merupakan kaidah- kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak anggota-anggota persekutuan atas benda- benda yang bukan tanah. Hak-hak tersebut ditandaskan dalam hukum perseorangan sebagai hak milik. Pada umumnya persekutuan tidak dapat menghalangi hak-hak perseorangan sepanjang hak-hak tersebut mengeani benda-benda yang bukan tanah. Dalam adat hukum hutang piutang tidak hanya meliputi atau mengatur perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkutkan masalah perkreditan perseorangan saja, tetapi juga masalah yang menyangkut tentang : 1. hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang. 2. sumbang menyumbang, sambat sinambat, tolong menolong 3. panjer 4. kredit perseorangan. Hal terkait pertanyaan saudara ini bisa si pewaris membayar hutangya dan bisa juga tidak membayar sesuai dengan bagaimana ahliwaris dalam mengurus pewaris dengan krediturnya Pertanyaan kelima sama Dalam suasana hukum adat, hukum hutang piutang atau hukum perutangan merupakan kaidah- kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak anggota-anggota persekutuan atas benda- benda yang bukan tanah. Hak-hak tersebut ditandaskan dalam hukum perseorangan sebagai hak milik. Pada umumnya persekutuan tidak dapat menghalangi hak-hak perseorangan sepanjang hak-hak tersebut mengeani benda-benda yang bukan tanah. Dalam adat hukum hutang piutang tidak hanya meliputi atau mengatur perbuatanperbuatan hukum yang menyangkutkan masalah perkreditan perseorangan saja, tetapi juga masalah yang menyangkut tentang : 1. hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang. 2. sumbang menyumbang, sambat sinambat, tolong menolong 3. panjer 4. kredit perseorangan. Demikian yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf tidak bisa kami sampaikan secara rinci karena ketentuan hukum adat sangatlah komplek semoga bermanfaat untuk kita, DISCLAIMER: Jawaban Konsultasi Hukum Semata-Mata Hanya Sebagai Pendapat Hukum Dan Tidak Mengikat Sebagaimana Putusan Pengadilan. Dasar Hukum: UU No. 41 Tahun 1999 tentang Hukum adat Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.