Penentuan Ahli Waris atas Tanah Hibah/Warisan Istri dan Rumah yang Direhabilitasi Bersama dalam Perkawinan Tanpa Anak Bersama

Dijawab oleh: Sudaryadi, S.Ag., S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih telah berkonsultasi kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pengaturan secara materil mengenai kewarisan dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu untuk orang yang beragama Islam diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan untuk orang yang beragama selain Islam diatur di dalam Buku II (Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130)  Burgerlijk Wetboek  (BW) atau  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (KUH Perdata), juga waris adat yang dalam prakteknya masih diterapkan. Pembagian waris menurut Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang termasuk sebagai ahli waris adalah anak, ayah, ibu.  “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) prinsip pewarisan adalah : 1. Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 BW) 2. Adanya hubungan darah diantara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. Selanjutnya apabila digolongkan yang berhak mendapatkan warisan adalah sebagai berikut: a. Golongan I, yang terdiri dari suami/istri yang hidup terlama dan anak- anak serta cucu (keturunan) pewaris (dalam hal anak pewaris meninggal dunia) (Pasal 852 BW) b. Golongan II adalah orang tua dan saudara kandung dari pewaris termasuk keturunan dari saudara kandung pewaris (asal 854 BW). Golongan II ini baru bisa mewaris dalam hal golongan I tidak ada sama sekali. Jadi apabila masih ada ahli waris golongan I maka golongan I tersebut menutup golongan diatasnya. c. Golongan III adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesuadah bapak dan ibu pewaris (contoh kakek dan nenek pewaris, baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak. Mereka mewaris dalam hal ahli waris golongan I dan golongan II tidak ada,. d. Golongan IV adalah: i. Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu ii. Saudara dari kakek dan enenk beserta keturunannya, sampai derajat ke enam dihitung dari pewaris. Menjawab pertanyaan Saudara dapat dilihat dari penjelasan di atas baik secara waris Islam seperti terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dimana yang menjadi ahli waris adalah anak-anak, ayah, ibu, janda/duda dan yang mempunyai hubungan darah. 6 (enam) orang anak-anak dan mempunyai hubungan darah dari duda menjadi ahli waris duda, dan 3 (tiga) orang anak- anak dan mempnyai hubungan darah dengan janda menjadi ahli waris duda. Mekanisme pembagian waris sesuai dengan aturan adalah pewaris meninggal dunia dan syarat itu sudah terpenuhi, sesuai penjelasan pertanyaan bahwa duda meninggal dunia terlebih dahulu maka seharusnya selanjutnya menghitung apakah terdapat harta yang ditinggalkan oleh pewaris (duda) tersebut dan jika ada maka yang menjadi ahli warisnya adalah 6 orang anak dan istrinya (janda). Bagaimana dengan janda setelah meninggal dunia? Sebenarnya apabila pembagian harta setelah duda tadi meninggal dunia sudah dilaksanakan selanjutnya cukup jelas siapa ahli ahli warisnya dari janda yaitu 3 (tiga) orang anak janda tersebut. Tetapi kondisi sekarang yang Saudara tanyakan kami mengasumsikan belum ada pembagian harta waris sama sekali baik harta duda maupun janda. Jadi dari penjelasan sebelumnya cukup jelas bahwa rumah dan tanah apabila atas nama janda tersebut maka yang menjadi ahli warisnya adalah 3 (orang) anak-anak janda, sedang 6 (orang) anak-anak duda bukanlah ahli waris dari janda karena tidak mempunyai hubungan darah. 6 (enam) orang anak-anak duda hanya mendapat harta waris duda jika terdapat harta duda tersebut. Kami menyarankan kepada Saudara penanya mengenai kasus ini agar dimusyawarahkan secara kekeluargaan apa saja harta dari duda dan apa saja harta dari janda untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Demikian jawaban kami semoga bermanfaat. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai informasi hukum, saran hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.