Penagihan Utang dengan Teror dan Ujaran Kasar melalui WhatsApp kepada Keluarga Debitur

Dijawab oleh: Mursalim, S.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Yth. Saudara Irwan Sukirwan di Jawa Barat. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Hutang piutang: Utang piutang adalah kegiatan transaksi yang biasa terjadi di masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup baik kebutuhan dasar ataupun untuk usaha (bisnis). Dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Dari peristilahan (terminology) maka orang yang meminjam (penerima) disebut debitur, sedang memberi pinjaman disebut kreditur. Dari sisi hukum perdata, urusan utang piutang termasuk ranah hukum perikatan yang pada awalnya didasari dengan dibuatnya sebuah kesepakatan/perjanjian baik tertulis maupun lisan. Dalam hukum perikatan perdata, kesepakatan/perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith). Namun walau urusan pribadi, persoalan utang piutang jangan diangggap enteng karena bisa di bawa mati. Yaitu bisa ditagih sampai akhirat. Dan para ahli waris juga ikut bertanggung jawab untuk melunasi. Dan orang yang berutang jika tidak mampu melunasi dapat di bangkrutkan (pailit). Dari sisi hukum, memang debitor memiliki posisi tawar yang lemah dibanding kreditor yang memiliki hak istimewa. Untuk itu, bijak dan berhati-hatilah dalam berutang kalau bisa dihindari. Sebagaimana diatur Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”), yang berbunyi: “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yangwajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”. Dari sisi tanggung jawab, orang yang berutang jika tidak mampu membayar dapat di pailitkan dengan putusan pengadilan sebagaimana diatur Pasal 2 UU Kepailitan, berbunyi: (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Apalagi di era teknologi informasi (TI) atau era digital 4.0, dimana setiap orang memiliki smartphone multi fungsi terkoneksi ke berbagai media sosial, dimana penawaran kredit uang tanpa agunan dengan persayaratan yang begitu gampang melalui medsos di promosikan begitu massiv. Maka berhati-hatilah terhadap tawaran utang tersebut, lebih baik kalau bisa di hindari. Harta Benda menjadi Jaminan: Sebagaimana dijelaskan bahwa posisi orang yang memiliki hutang (debitor) adalah lemah dibandingkan kreditor, dan harta benda pun menjadi jaminan atas segala hutangnya. Pasal 1131 KUHPerdata, yang berbunyi: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan- perikatan perorangan debitur itu”. Kemudian Pasal 1132 KUHPerdata, berbunyi: “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”. Karena hutang diawali dari adanya kesepakatan/perjanjian para pihak, maka pihak yang gagal membayar hutang dapat dianggap ingkar janji/wanprestasi yang berakibat dapat dipanggil secara tertulis (somasi) dan di gugat ke pengadilan. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Bentuk-bentuk wanprestasi : a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat); c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya Adapun akibat hukum karena adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut ini : a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerdata). b. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdata ). c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata). d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdata). e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah. Hutang dari sisi HAM: Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), telah mengatur sebagai berikut: “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang” Ini berarti, dari sisi hak asasi manusia, maka pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuannya membayar utang. Walaupun demikian, demi kemaslahatan bersama ada baiknya semua pihak terkait perjanjian yang telah dibuat untuk memenuhi hak dan kewajiban atau prestasi sesuai isi perjanjian tersebut. Menjawab Pertanyaan Saudara: Yang jadi pertanyaan apa yg harus saya lakukan, saya merasa bersalah karna tidak bisa melindungi istri saya yg d maki maki tiap hari melalui wa?. Mohon ijin bapa petunjuk. Sampai skrng istri saya drop dan ibu saya selalu menangis...! Tentu sebagai kepala keluarga, seorang suami merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi anggota keluarga dari berbagai hal termasuk mencarikan jalan keluar yang baik dari permasalahan hutang piutang. Merujuk hukum perdata menawarkan beberapa cara (metode) menyelesaikan hapusnya perikatan. Pasal 1381 KUHPerdata mengatur Hapusnya Perikatan sebagai berikut: Perikatan hapus: 1. karena pembayaran; 2. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; 3. karena pembaruan utang; 4. karena perjumpaan utang atau kompensasi; 5. karena percampuran utang; 6. karena pembebasan utang; 7. karena musnahnya barang yang terutang; 8. karena kebatalan atau pembatalan; 9. karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini;dan 10. karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri. Disamping perlu dilakukan upaya/ikhtiar, yaitu bagaimana caranya menyelesaikan hutang dengan baik, tentu yang tidak boleh dilupakan dalam berikhtiar adalah bahwa suatu usaha perlu disertai dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.