Persyaratan Pengesahan LPKSM oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk Memperoleh Legal Standing di Pengadilan Negeri

Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Siti Rodiah, SH Berdasarkan pertanyaan klien dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: Peryarata untuk menjadi OBH pertama ke Notaris untuk pendirian OBH menyangkut nama pendiri, asas tujuan, visi dan misi OBH,setelah itu selesai langsung operasi. Masing-masing yang bergabung dalam OBH itu pastinya sudah memiliki Brevet sebagai Advokat, dan yang paling penting lisensi. Lisensi diberikan oleh organisasi Advokat dalam hal ini PERADI bila tidak anda tidak bisa buka praktek. Pendiri minimal 3 atau 5 orang, kemudian disahkan dihadapan Notaris dan dibuatkan akta pendirian organisasi. Persyaratannya foto copy KTP para pendiri, dan semua pendiri wajib datang pada saat tanda tangan akta Notaris. Kalau sudah mempunyai anggaran dasar, itu bisa diajukan ke Notaris. Dan sebelumnya harus membuat draft tentang tujuan organisasi, misi/visi organisasi dan sebagainya. Supaya LSM tersebut resmi harus melampirkan NPWP, setelah semua persyaratan sudah memenuhi, apa yang dibutuhkan LSM bisa mengadakan kegiatan secara resmi dan menjalin kerjasama dengan pemerintah maupun swasta. Kewenangan Kemenkumham hanya melaksanakan Bantuan Hukum yang kaitannya dengan OBH Lolos Akreditasi, Verifikasi. Sedangkan yang Saudara maksudkan mendapatkan hak ber acara di Pengadilan Negeri bukan dari Kemenkumham.