Potensi Gugatan Ahli Waris terhadap Pemilik Sertifikat Rumah Warisan yang Telah Disetujui Orang Tua dan Pembagian Bagian Waris

Dijawab oleh: Supriyatno, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Pertama – tama kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang Saudari sampaikan. Sebelum menjawab pertanyaan yang Saudari sampaikan ..sedikit kami luruskan bahwa yang Saudari maksud sertifikat rumah adalah sertifikat pemilikan hak atas tanah dan bangunan di atasnya yang Saudari beli dari Orang tua Sang Penggugat. Simpulan sementara yang dapat kami dapatkan adalah...bahwa pembelian sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang Saudari beli telah mendapat persetujuan dari para pihak, sehingga Saudari mendapatkan/memperolah Sertifikat Hak Pemilikan Tanah dan bangunan diatas Rumah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Presiden No. 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga yang salah satu fungsinya adalah melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat, dengan melalui tahapan pendaftaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mencakup : a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. Pemberian surat-surat tanda bukti hal, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dan Sertifikat itu sendiri adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan (Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria). Hak Milik berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU Pokok Agraria adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dijumpai oleh orang atas tanah dengan mengingat Pasal 6 UUPA. Terkuat dan terpenuh yang dimaksud disini adalah hak milik itu bukan berarti merupakan hak mutlak, tak terbatas dan tidak bisa diganggu gugat, disamping itu juga untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain sebagainya. Dari Ketentuan Pasal 16 jelaslah bahwa Hak Milik merupakan hak mutlak, tak terbatas dan tidak bisa diganggu gugat. Berkaitan adanya keinginan pihak lain untuk menggugat dikarenakan ketidakpuasan atas pembagian hasil penjualan Sebidang Tanah yang dilakukan oleh Orang Tuanya bukan merupakan tanggung jawab Saudari. Namun ada baiknya sebelum Penggugat penyampaikan gugatannya kepada Saudari, ada baiknya Saudari membicarakan terlebih dahulu kepada pihak keluarga (orang tua yang akan menggut) untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan mufakat. Demikian Jawaban yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.