Kemungkinan Gugatan Balik Istri atas Dugaan Perselingkuhan Suami dalam Sengketa Rumah Tangga

Dijawab oleh: Safril Nurhalimi, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Sebelumnya kami mengucapkan Terima Kasih Atas Pertanyaan sdri VITA dari JAWA TENGAH terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anda kepada tim konsultan hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN secara on line. Terkait dengan permasalahan/pertanyaan hukum yang anda tanyakan kepada kami, maka saya akan memberikan pandangan hukum atas permasalahan yang anda hadapi dari sisi hukum dan maupun peraturan lain yang terkait berdasarkan informasi dan kronologis kejadian peristiwanya yang telah kami terima dari anda. Selingkuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti; 1 suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak berterus terang; tidak jujur; curang; serong; 2 suka menggelapkan uang; korup; 3 suka menyeleweng. Perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau dua-duanya sudah menikah dengan orang lain. Agar bisa dijerat dengan pasal ini, perzinahan tersebut dilakukan dengan suka sama suka. Tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Zina (overspelt) menurut KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia menentukan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1  UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ). Namun, dalam upaya mewujudkan tujuan itu, pasangan suami-istri akan menemui bermacam batu ujian, misalnya adanya perselingkuhan baik dari pihak suami atau istri. Selain dilarang oleh agama, perselingkuhan juga dapat menjadi pemicu retaknya rumah tangga. Jika perselingkuhan telah mengarah ke perbuatan zina, maka suami/istri dari pasangan yang melakukan zina dapat melaporkan istri/suaminya ke polisi atas dasar Pasal 284  (“KUHP”).   Pasal 284 KUHP (1)    Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti  dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga. (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. Kemudian misalnya jika ada seorang laki-laki yang masih terikat perkawinan dan melakukan hubungan badan dengan perempuan yang belum menikah. Maka dari kasus tersebut laki-laki itu dapat dikenakan pasal 284 sebagai pelaku. Sedangkan pihak wanita dijerat sebagai turut serta. Begitu juga dengan sebaliknya.  Pasal ini mengatur tentang perzinahan, atau yang biasa disebut mukah (overspel). Oleh karena Anda sudah menikah, maka perbuatan dengan H dapat dikualifisir sebagai perzinahan, dan karenanya polisi dan jaksa bisa menggunakan pasal 284 KUHP. Pada Prinsipnya, semua orang berhak mengadu atau melaporkan ke polisi asalkan yang bersangkutan mengalami, melihat, mengetahui, menyaksikan atau yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Pasal 1 angka 24 KUHAP menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Apabila Kedua suami-isteri sama-sama melakukan tindak pidana perzinaan, dan kedua nya ingin saling lapor ke kepolisian atas dasar perzinaan yang sma-sama dilakukan antar suami-isteri terhadap masing-masing pasangan selingkuhnya. Namun bagi pelapor/pengadu harus perlu memperhatikan alat bukti yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan pelaporan/pengaduan ke pihak kepolisian sebagaiaman yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP “Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa” Jika perselingkuhan telah mengarah ke perbuatan zina, maka suami/istri dari pasangan yang melakukan zina dapat melaporkan istri/suaminya serta selingkuhannya ke polisi atas dasar perbuatan perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Pasal ini merupakan suatu delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan (yang dimalukan). Kemudian mengenai sanksi yang dapat diterima oleh pelaku perselingkuhan, merujuk pada ketentuan Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP, pelakunya diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Hal ini berlaku untuk suami Anda maupun perempuan yang menjadi selingkuhannya tersebut. Sebagai pelaku turut serta. Delik perzinahan atau overspell adalah delik aduan yaitu delik yang diproses harus ada laporan aduan dari pihak yg merasa dirugikan jika tanpa aduan delik ini tdk dapat diproses secara hukum itu yg membedakan dengan delik umum biasa.Delik aduan kebanyakan menyangkut masalah kehormatan dan privasi karenanya diserahkan sebagai hak korban (pihak yg merasa dirugikan) utk melakukan aduan karena bisa saja utk menghindari rasa malu menyangkut kehormatan korban membiarkan utk tdk diproses secara hukum. Syarat delik perzinahan pelakunya salah satu dan atau keduanya masih terikat dalam perkawinan, jika salah satu pelakunya tidak terikat dalam perkawinan disebut pelaku turut serta.Syarat lainnya harus ada gugat cerai hal ini menurut tafsir van bemelen dalam KUHP (belanda) tujuannya utk menghormati lembaga perkimpoian tidak main-main utk dijadikan pemerasan, karena dulu ada modus suami sengaja menyuruh isterinya bersetubuh dengan laki-laki lain kemudian melakukan pemerasan dengan mengancam untuk dilaporkan sebagai delik perzinahan, sehingga utk delik perzinahan harus ada syarat adanya pengajuan gugat cerai. Kesimpulan Bisa saja melapor tapi harus hati-hati, untuk melaporkan perselingkuhan (pidana zina) harus punya bukti yang dapat menunjukan suami dan pasangan selingkuhnya melakukan hubungan seksual, jadi kalo mau lapor polisi mesti punya saksi mata, bukti chat, sms, atau percakapan yg menandakan mereka pernah hubungan seks dan juga butuh bukti saksi, misalnya ada orang melihat suami anda dan perempuan lain check in hotel atau tempat tertutup lain. Bukti lain yg anda punya cuma bisa dijadikan petunjuk untuk meyakinkan polisi kalo hubungan suami anda mengarah pada perzinaan. Tapi ada juga resikonya, nnti kalo bukti yang anda serahkan tidak dapat meyakinkan polisi kalo perzinahan itu ada anda bisa dilaporkan balik dengan pidana fitnah oleh pihak perempauan yang disangkakan melakukan perzinaan dengan suami anda. tapi jika terbukti berzina maka suami anda dan teman selingkuhnya bisa di hukum 9 bulan penjara.   Pengaduan ke pihak kepolisian Dalam kasus pidana perzinanahan, R. Soesilo menambahkan bahwa pengaduan ini tidak boleh dibelah, maksudnya, apabila laki-laki (A) mengadukan bahwa isterinya (B) telah berzinah dengan laki-laki lain (C), maka (B) sebagai yang melakukan perzinahan dan C sebagai yang turut melakukan perzinahan, kedua-duanya harus dituntut. Demikian juga sebaliknya terhadap anda dan teman pria selingkuh anda jika dilaporkan oleh suami anda. Dari ketentuan tersebut di atas, tampak bahwa baik istri Anda maupun laki-laki yang mempunyai hubungan khusus dengan istri Anda dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 284 KUHP. Namun, proses penuntutan secara pidana hanya dapat dilakukan atas pengaduan Anda atau istri dari laki-laki itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP. Ditegaskan pula oleh R. Soesilo bahwa Pasal 284 KUHP ini merupakan suatu delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan (yang dimalukan). Resiko saling lapor ini adalah jika semua aduan/laporan kedua belah pihak diproses, maka resiko kedua pangan ini akan sama-sama diprores baik sama sebagai saksi pelapor/pengadu maupun akan sama-sama diproses selaku pelaku perzinaan, dan semua nya bisa dikenakan sanksi sebagaiaman diatur /diuraiakn diatas dan sama sama bisa masuk penjara semua. Akan tetapi, karena pada dasarnya upaya hukum pidana seharusnya merupakan ultimum remidium (upaya terakhir) dalam penyelesaian suatu masalah, kami menyarankan Anda untuk lebih mengedepankan upaya kekeluargaan dengan istri Anda maupun laki-laki tersebut dengan mengingat tujuan dari suatu perkawinan itu sendiri. Jika suatu hubungan suami-istri/rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, mungkin jalan perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik. Ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Pasal 39 ayat (2) UUP menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dan perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain jika salah satu pihak berbuat zina atau berselingkuh. Terus-menerusnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga juga merupakan alasan perceraian dapat terjadi (Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam atau KHI). Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih SUMBER HUKUM;  KUHPidana  KUHAP  UU PERKAWINAN  KHI Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer - Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. - Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.